Fadli Zon Janji Perjuangkan Nasib Masyarakat Kendal ke Paripurna

Fadli Zon Janji Perjuangkan Nasib Masyarakat Kendal ke Paripurna


Jakarta, HanTer - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima perwakilan korban pembangunan jalan tol di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis (3/5/2018).
 
Fadli menangkap bahwa masyarakat Kendal tidak menolak pembangunan tol, hanya yang jadi masalah adalah ukuran dan harga tanah yang tidak sesuai, dimana tanah sisa yang dibebaskan belum kelar dengan harga tuntutan warga.
 
Termasuk soal tanaman dan ternak yang juga terimbas belum ada pergantian. Bahkan warga mengeluhkan perjanjian ganti rugi tanah terimbas tol 8 meter malah yang dibayar pemerintah hanya 3 meter.
 
"Kami akan serahkan komisi II dan Komisi V untuk memanggil kemnterian terkait, seperti kemenpupr dan BPN. Senin paling telat saya akan kirim surat ke kementerian terkait soal masalah ini. Semua kejadian di lokasi memang kadang tidak diketahui kementerian. Atau juga ada dugaan mereka sengaja tidak tahu," ujar Fadli di ruang rapat DPR RI, Nusantara III, Senayan, Jakarta (3/5/2018).
 
Lanjut Fadli, inilah yang akan diambil langkah-langkah sesegera mungkin dan akan disampaikan pada paripurna nanti ke komisi terkait yakni komisi II dan V.
 
"Alhamdulillah, warga juga didampingi DPRD Kabupaten Kendal. Ini juga saya apresiasi. Mereka memperjuangkan rakyat atau warganya. Sebenarnya ini aneh, kenapa harga tanah atau pergantian imbas tol bisa beda-beda, di Jawa Barat malah naik dua kali lipat. Tapi kok di Jateng malah sebaliknya. Saya berharap daerah lain tidak seperti itu," katanya.
 
Namun intinya menurut Fadli, ini harus jadi perhatian pemerintah apalagi mau jelang puasa ramadhan dan anak-anak warga mau sekolah. Imbas dari belum kelarnya pembayaran ganti rugi ini otomatis juga mereka yang pindah rumah, juga butuh rumah. Sebagian masih ada juga yang menginap di DPRD, otomatis mereka juga butuh naungan dan butuh tempat tinggal. Bagaimana mau buat rumah kalau dananya juga belum ada. Ada 144 warga yang menjadi korban dan mempertahankan haknya.
 
Saat pembuatan tol, masyarakat tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah. Mereka tidak pernah diajak berembuk. Tiba-tiba mereka langsung membangun dan seakan memaksakan. Ada juga bangunan masjid, tempat ibadah dan sekolah yang juga terimbas, dan belum dibangun lagi.
 
"Karena memang lokasi tanah untuk membangun disana sulit. Kalaupun ada itupun harganya sangat mahal. Jadi reken-rekan media, ini tadi ada perwakilan dari ratusan warga dari delapan desa yang rumahnya tergusur proyek jalan Tol Batang-Semarang yang beberapa waktu lalu juga berunjuk rasa di Gedung DPRD Kendal, Jawa Tengah. Mereka ini datang ke DPR, meminta saya untuk membantu menyampaikan aspirasi dan keinginan warga, agar pemerintah  bertindak adil dan mengukur kembali luasan lahan yang terdampak proyek jalan tol karena memang selama ini tidak pernah dirembuk dan tidak sesuai harganya," papar Fadli.
 
Dijelaskan lagi, ada sekitar 144 warga yang kekeh bersikeras mempertahankan harga tanahnya. Dan bahkan sebagian dari mereka masih menginap di DPRD Kendal. Ratusan korban gusuran jalan tol ini merupakan gabungan warga dari delapan desa yang terdampak proyek Tol Semarang-Batang. Yakni, Desa Nolokerto, Magelung, Kertomulyo, Penjalin, Tunggulsari, Rejosari, Sumbersari, dan Ngawensari.
 
Disampaikan perwakilan warga, bahwa masyarakat di delapan desa itu kini tidak memiliki tempat tinggal karena rumah mereka sudah dieksekusi petugas Pengadilan Negeri (PN) Kendal beberapa hari lalu. Tapi hingga saat ini ternyata mereka itu belum mengambil uang ganti rugi yang telah dititipkan di PN Kendal. Mereka sengaja tidak mengambil uang ganti rugi lantaran nilai yang diberikan tidak layak dan sangat tidak manusiawi.
 
Permasalahannya adalah bukan mereka tidak menerima uang itu, tapi memang mereka masih tidak terima soal ukuran lahan dan harga. Jelas aneh ketika tanah misalnya diambil 8 meter yang dibayar cuma 3 Meter. Ini harus diselesaikan. Apalagi penghitungan nilai ganti rugi per meter antara warga satu dengan lainnya sangat berbeda. Sehingga, mereka meminta untuk dilakukan pengukuran dan pengitungan ulang ganti rugi. Inilah nanti saya akan Surati langsung pihak kementerian terkait yakni KemenPUPR dan BPN serta nanti akan saya sampaikan ke Komisi V dan Komisi II untuk membahas ini.
 
"Intinya, mereka ini memang tidak menolak adanya program pembangunan jalan tol ini. Tapi, mereka ingin pemerintah adil dalam hal ukuran, perbaikan data, harga yang diberikan juga dengan harga saat ini," pungkas Fadli.
 

(Danial)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com