Tajuk: Siapa Lagi Jadi Tersangka Kasus e-KTP

Tajuk: Siapa Lagi Jadi Tersangka Kasus e-KTP


Tersangka tindak pidana korupsi pengadaan KTP Elektronik (KTP-el), Setya Novanto (Setnov), mengisyaratkan bakal ada tersangka lain selain dirinya yang terjerat kasus proyek e-KTP. Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini,  masih banyak hal yang perlu disampaikan mengenai kasus pengadaan proyek e-KTP.
 
Kita mengapresiasi pernyataan Setnov tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan keinginan publik agar semua yang terlibat kasus korupsi itu dipidanakan. 
 
Kita juga layak mengapresiasi kepada KPK yang akan terus menelusuri kasus korupsi e-KTP dengan mendalami fakta yang muncul, baik di penyidikan maupun persidangan. Salah satunya fakta baru yang muncul, yaitu soal aliran dana ke kegiatan partai politik.
 
Hingga kini masih ada seorang terdakwa di persidangan yang diproses KPK, yaitu eks Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo. Selain itu, KPK masih memproses tiga tersangka di penyidikan, antara lain anggota DPR Markus Nari, keponakan Novanto yaitu Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, serta orang kepercayaan Novanto, Made Oka Masagung.
 
KPK berkomitmen menuntaskan kasus korupsi megaproyek e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun ini. Baik mereka yang diduga bersama-sama melakukan korupsi maupun yang diduga mendapat aliran duit haram tersebut. Hal ini karena masih ada sejumlah orang yang kami pandang masih harus bertanggung jawab dalam kasus e-KTP
 
Kasus suap ee-KTP i memang tergolong besar dan menghebohkan, selain besarnya kerugian negara yang mencapai Rp2,3 triliun, juga melibatkan para wakil rakyat yang seharusnya ikut mencegah dan mengawasi uang negara agar tidak ditilep. Kenyataannya, dalam kasus ini mereka malah terlibat menerima suap.
 
Meski nama-nama orang besar itu sudah dimunculkan ke publik, namun KPK belum mau mengumumkan siapa saja mereka. Itulah sebabnya berbagai mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera mengumumkan nama-nama mereka secara transparan ke publik.  
 
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Benny Kabur Harman meminta KPK untuk membeberkan nama anggota DPR ke public yang terlibat dalam kasus E-KTP.  "Nama-nama orang besar itu disebut saja, dibuka saja. Kalau enggak dibuka, ini kan namanya pilih kasih," kata Benny.  
 
Sesuai dengan UU Keterbukaan publik maka KPK harus membuka berbagai kasus dugaan korupsi yang menjerat siapa saja yang diduga menerima gratifikasi proyek e-KTP. Sehingga publik tidak bertanya-tanya maka KPK harus transparan ketika menangani kasus yang melibatkan orang besar. 
 
Penuntasan kasus e-KTP-el yang diduga melibatkan nama besar menjadi tantangan bagi independensi KPK, apalagi dengan  banyaknya indikasi ketelibatan oknum-oknum yang dekat dengan kekuasaan. KPK harus memiliki kemampuan serta integritas untuk menegakkan hukum terhadap oknum-oknum tersebut.  
 
Publik berharap jangan sampai KPK melakukan tebang pilih, hanya melakukan tindakan hukum kepada orang-orang tertentu saja, sementara oknum atau orang yang dekat dengan kekuasaan tidak ditindak sama sekali.
 
Kita tidak menginginkan hal ini dilakukan KPK, karena jika dilakukan maka publik akan menyebut lembaga antikorupsi itu hanya alat kekuasaan semata bagi penguasa. KPK akan kehilangan jati diri sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. 
 
Oleh karenanya KPK harus segera menindaklanjuti nama-nama yang terindikasi terlibat dalam kasus yang merugikan keuangan negara Rp 2 triliun. Mereka yang terlibat dan terbukti menerima suap harus diadili dan dijebloskan ke penjara, sekalipun ada penerima dana hasil mark up proyek KTP-el  yang sudah mengembalikan dana ke KPK. 
 
Besarnya kerugian negara dan besarnya dampak akibat kasus suap e-KTP, publik berharap pimpinan KPK tidak boleh takut dan tidak segan segan untuk mengusut tuntas kasus ini, sekalipun ada penerima dana korupsi E KTP dari petinggi negara dan wakil rakyat.
 
Kasus KTP-el adalah kasus besar,  jadi semua pihak harus mendukung penyelesaiannya secara tuntas. Sekali lagi, publik meminta agar KPK tidak tebang pilih dalam melakukan pengungkapan kasus yang merugikan negara sebesar Rp2,3 Triliun itu. Sehingga bisa memberikan keadilan bagi pihak yang lain.

(***)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com