Eksepsi KCN Ditolak Munculkan Ketidakpastian Iklim Investasi

Eksepsi KCN Ditolak Munculkan Ketidakpastian Iklim Investasi

Jakarta, HanTer -- Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak seluruh eksepsi Tergugat I yakni Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Karya Cipta Nusantara (KCN), dan tergugat Tergugat II yakni Kementerian Perhubungan kewenangan pengelolaan kawasan Pelabuhan Marunda.
 
Hal itu, disampaikan hakim saat membacakan putusan sela pada sidang di PN Jakarta Utara, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Selasa (8/5). "Mengadili, menyatakan menolak eksepsi tergugat dalam perkara ini," ucap Alam Cakra, ketua majelis hakim.
 
Dalam pertimbangan hukum putusan selanya, Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara menyatakan sependapat dengan argumen para penggugat bahwa pemberian konsesi tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian konsesi.
 
Sidang perkara konsensi pinggiran pantai marunda bergulir di PN Jakarta Utara.
 
Tetapi pada bagian lain, Majelis Hakim menyatakan Perjanjian Konsesi didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam KUH Perdata.
 
Kuasa Hukum Tergugat PT KCN, Yevgeni Yesyurun menghormati pertimbangan Majelis Hakim tersebut. Akan tetapi memiliki pandangan yang berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim, terutama mengenai prinsip kebebasan berkontrak yang mendasari pertimbangan putusannya. 
 
Menurut Yevgeni Yesyurun, tidak mungkin prinsip kebebasan berkontrak ada pada perjanjian dimana salah satu pihak dihadapkan pada resiko dicabut atau dinyatakan tidak berlaku izinnya kalau tidak menandatangani perjanjian, dalam hal ini Perjanjian Konsesi.
 
Ancaman yang membatasi kebebasan Tergugat diatur dalam Pasal 118 Permenhub No. PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut yang telah diubah dengan Permenhub No. PM 146 Tahun 2015. Pertanyaannya, dimana letak kebebasannya?
 
"Sesuai undang-undang ada ancaman izin pencabutan BUP bila tidak melakukan konsensi, dan apakah ini disebut asas kebebasan," ucap Yevgeni.
 
Sementara itu, Hendra Gunawan, tim kuasa hukum KBN, mengatakan akan mengikuti proses persidangan dan juga menyiapkan sejumlah bukti-bukti yang dimiliki.
 
"Kita ikuti saja proses hukum, karena apa yang kita gugatkan ini berdasarkan bukti dimiliki," ujarnya singkat.
 
Dengan ditolaknya eksepsi dan dilanjutkannya persidangan ini maka kepastian hukum bagi KCN masih dipertaruhkan.
 
KCN merupakan perusahaan patungan antara KBN dan PT Karya Tekhnik Utama (KTU). Awalnya KBN menyelenggarakan tender proyek Non-APBN/APBD untuk pembangunan pelabuhan Marunda yang saat itu dimenangkan oleh KTU.
 
Namun setelah KTU melakukan investasi, KBN justru menggugat dan memblokir pembangunan proyek tersebut.

(Anugrah)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com