KPK Siap Ungkap Modus Mafia Anggaran

KPK Siap Ungkap Modus Mafia Anggaran

Jakarta, HanTer - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum para anggota legislatif untuk tidak bermain dalam menyusun anggaran. Penyidik KPK telah mengantongi berbagai modus yang dilakukan para mafia anggaran untuk merampok uang rakyat.
 
Dalam kasus permainan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2018 ini, KPK telah menjerat anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Amin Santono dan tiga tersangka lainnya.
 
"Perlu sangat mewaspadai dan sangat hati-hati dalam proses (penganggaran) ini karena KPK juga sudah cukup banyak menangani perkara yang terjadi terkait dengan APBN Perubahan. Ini benar-benar harus dilakukan secara sangat hati-hati," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah yang dikonfirmasi, Kamis (10/5/2018).
 
Karenanya, ujar Febri, KPK meminta agar para anggota DPR maupun penyelenggara negara lain, untuk tidak bermain-main dalam menyusun anggaran negara, termasuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P).
 
Karena dalam kasus ini, terdapat pihak tertentu yang memanfaatkan kedekatan atau memiliki akses kepada anggota DPR atau pejabat Kemenkeu.
 
"Pihak tersebut membuat dan menyerahkan proposal kepada anggota DPR RI dan pejabat Kemenkeu dengan harapan dapat dianggarkan dalam APBN-P 2018," jelasnya
 
Modus Kasus
 
Febri juga mengungkapkan, ada beberapa modus kasus bermain anggaran, mulai suap meloloskan anggaran tertentu hingga pengaturan pengadaan barang dan jasa sejak pembahasan anggaran hingga implementasi proyek seperti yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. "Modusnya macam-macam, ada modus untuk meloloskan anggaran tertentu, hingga bisa diproses dan diloloskan sampai diatur di tingkat implementasi pengadaan barang dan jasa. Ini contoh konkrit yang paling dekat adalah kasus e-KTP," paparnya.
 
Seperti yang diketahui KPK telah menetapkan empat tersangka ‎kasus dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P 2018. Keempatnya yakni, anggota Komisi XI DPR RI, Amin Santono, Eka Kamaluddin pihak swasta, Yaya Purnomo pejabat Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu  dan Ahmad Ghaist pihak kontraktor.
 
KPK menjerat Ghaist selaku pemberi suap melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1.  Sedangkan Amin, Eka, dan Yaya selaku penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1.

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com