PKS Desak Hukum Dijadikan Panglima

PKS Desak Hukum Dijadikan Panglima


 
Jakarta, HanTer - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyatakan hukum seharusnya benar-benar menjadi panglima di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukannya kepentingan politik pihak tertentu.
 
"Seharusnya, sebagai negara hukum, maka aturan hukumlah yang seharusnya menjadi panglima, bukan kepentingan politik penguasa. Janganlah sekali-kali kepentingan politik penguasa mengintervensi proses penegakan hukum. Dan sebaliknya, jangan sekali-kali para penegak hukum bermain mata dengan kepentingan politik," kata Mohamad Sohibul Iman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
 
Menurut Sohibul Iman, jika politik memperalat hukum, maka akan hancurlah wibawa dan marwah hukum nasional di hadapan rakyat Indonesia.
 
Ia berpendapat Indonesia sedang menghadapi beberapa tantangan berat pada aspek demokrasi karena proses transisi menuju konsolidasi demokrasi berjalan sangat lambat.
 
"Kegagalan kita melakukan konsolidasi demokrasi menyebabkan beberapa ekses negatif yang menjadi penyakit kronis dalam sistem politik kita," ucapnya.
 
Sejumlah ekses negatif itu, ujar dia, adalah munculnya politik berbiaya tinggi, hegemoni oligarki yang didominasi pemodal, serta politik yang saling mengunci.
 
Sebagaimana diwartakan, Ketua DPR Bambang Soesatyo bersyukur bangsa Indonesia dapat melalui transisi demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik setelah melalui proses perjuangan reformasi selama 20 tahun sejak 1998.
 
"Tugas berikutnya adalah melanjutkan konsolidasi agar demokrasi menjadi jalan lapang untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Bambang Soesatyo, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (7/5).
 
Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, mengenang perjuangan para mahasiswa, pemuda, dan komponen lainnya, pada 20 tahun lalu, yakni melakukan aksi unjuk rasa di komplek Parlemen yang menorehkan sejarah, perubahan dari era orde baru menjadi orde reformasi yang demokratis, dengan beberapa tuntutan.
 
Sementara itu, aktivis lintas generasi mengingatkan agar demokrasi yang telah berjalan baik saat ini dipertahankan untuk tetap berjalan di dalam koridor dan tidak kembali kepada era rezim otoriter pada Orde Baru.
 
"Otoriter itu kejam, jangan kita kembali ke masa-masa itu. Pertahankan demokrasi, konsolidasikan demokrasi, canangkan dengan baik, jangan 'kebelinger'," kata aktivis era 77/78 Jimmy Siahaan dalam diskusi peringatan 20 tahun reformasi bertema "Gerakan Mahasiswa dari Masa ke Masa" yang diadakan Perhimpunan Nasional Aktivis (Pena) 98 di Jakarta, Rabu (2/5/2018) malam.
 
Jimmy mengatakan bahwa rezim otoriter seperti yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru sangat kejam. Ia menekankan era demokrasi yang diperjuangkan oleh gerakan reformasi 98 harus terus dijaga.
 
Sebelumnya, Sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Tomagola, mengatakan dewasa ini sudah berlangsung politik yang tidak beradab, salah satunya banyak isu SARA yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik, sehingga akan merusak demokrasi Indonesia.
 
"Keadaan demokrasi dan politik hari ini memang sangat menyakitkan. Isu SARA dimanfaatkan dan dibawa-bawa ke politik," kata Thamrin pada Focus Group Discussion dengan tema "Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pileg, Pilpres 2019 Secara Demokratis" di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

(zamzam)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com