Majelis Hakim Tinjau Lokasi Investasi KCN yang Digugat KBN

Majelis Hakim Tinjau Lokasi Investasi KCN yang Digugat KBN

Jakarta, HanTer - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, menggelar sidang lapangan terkait perkara Konsensi Pinggiran Pantai Marunda, Kecamatan Cilincing, antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan PT Karya Citra  Nusantara (KCN) Selasa (14/5/2018) siang.
 
Hadir dalam sidang di Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Cilincing, tersebut ketiga hakim panitera yang diketuai Alam Cakra, pihak dari penggugat dan juga pihak tergugat. Sidang sendiri dilakukan, karena lokasi tersebut menjadi objek dalam perkara dan juga alat bukti dalam persidangan.
 
 
Kuasa Hukum PT KBN, Hendra Gunawan, mengatakan bahwa apa yang digugatkannya berdasarkan Keppres No.11 Tahun 1992, dimana objek juga masih memiliki batas-batas. "Silahkan saja kalau tergugat bilang seperti itu, batasan batasan sesuai Keppres masih ada," jelasnya singkat. 
 
Sementara, Kuasa Hukum PT KCN, Yevgeni Yasyuru, mengatakan bahwa majelis hakim ingin mengetahui langsung objek yang disoal penggugat sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No.11, Tahun 1992 tentang penunjukan dan penetapan wilayah usaha perusahaan perseroan PT Kawasan Berikat Nusantara. 
 
"Karena berdasarkan kuasa penggugat (PT KBN), ini lah wilayah yang masuk peta Keppres No.11, Tahun 1992. Tapi kalau dilihat perbandingan pada bibir pantai sebelum direvitalisasi seperti saat ini, gundukan lahan yang ada ini merupakan perairan. Padahal pada Keppres itu, yang menjadi lahan usaha disebut tanah bukan perairan," paparnya.
 
 
Melalui agenda sidang setempat tersebut, Yevgeni kuasa hukum tergugat 1 pun berharap majelis hakim dapat memiliki gambaran sendiri mengenai pokok perkara yang dipermasalahkan.
 
Yevgeni juga menilai permohonan tuntutan pengugat agar aktivitas di dermaga dihentikan tidaklah relevan. Lantaran, kegiatan yang berupa bongkar muat kapal tersebut tidak merugikan bagi tergugat dalam hal ini PT KBN. "Justru kalau mereka mengatasnamakan BUMN, maka sebaliknya pemerintah rugi," paparnya.
 
Lokasi yang ditinjau oleh majelis hakim adalah area dimana KCN telah menanam investasi untuk membangun pelabuhan, yang kemudian dikelola berdasarkan konsesi dengan membayar pemasukan kepada Negara. KCN sendiri merupakan perusahaan patungan antara KBN dengan Karya Teknik Utama, perusahaan terpilih yang berinvestasi dalam pembangunan proyek pelabuhan Marunda berdasarkan tender yang dilaksanakan oleh KBN. Namun setelah pelabuhan mulai beroperasi, KBN menggugat konsesi dan menutup akses pelabuhan tersebut.
 
Menurut Keppres No.11 Tahun 1992, batas batas wilayah kawasan berikat  sebelah utara adalah laut jawa dan kav industri. 
 
''Dermaga yang dibangun di sisi perairan Laut Jawa adalah milik negara, sedangkan batas usaha KBN Laut Jawa, betul. Batas usaha loh ya. Bukan wilayah usaha. Jadi mulai dari sisi perairan Laut Jawa merupakan batas usaha wilayah KBN. Selebihnya,  perairan Laut Jawa ya milik negara. Kewenangannya ada di bawah Kementrian Perhubungan, itulah kenapa kita diwajibkan konsesi oleh Undang Undang 17 tahun 2008,'' jelas Yevgeni.
 

(Anugrah)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com