Perkara yang Menimpa Edward Sky Soeryadjaya Memperkeruh Penegakan Hukum

Perkara yang Menimpa Edward Sky Soeryadjaya Memperkeruh Penegakan Hukum


Jakarta, HanTer - Putusan praperadilan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sepertinya tidak berlaku untuk kasus dugaan korupsi dana pensiun PT Pertamina Persero yang menjerat Direktur Ortus Holding Ltd, Edward Sky Soeryadjaya. Karena putusan yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah untuk Edward pada 23 April 2018 tapi pada 2 Mei 2018 Pengadilan Tipikor Jakarta tetap membuka sidang pokok perkaranya.

Dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Hasbullah mengatakan, kasus yang menimpa Edward Sky Soeryadjaya menunjukan fenomena adanya ketidakpastian hukum. Karena di satu sisi status tersangka Edward telah gugur sebagaimana sifat putusan praperadilan yang final dan mengikat.Tapi 2 Mei diadili sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Oleh karenanya kasus Edward merupakan fenomena baru dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

"Ini membuat tidak ada kepastian hukum," kata Hasbullah dalam diskusi bertajuk "Relevansi Putusan Praperadilan dalam Bingkai Kepastian Hukum" di Jakarta, Selasa (15/5/2018). Narasumber lainnya dalam diskusi ini adalah Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva dan pengamat Tata Negara Margarito Kamis.

Hasbullah menilai, yang salah dalam kasus Edward adalah majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Karena telah menabrak asas kepastian hukum di Indonesia. Karena logikanya ketika dicabut statusnya sebagai tersangka, maka Edward menjadi orang bebas, orang yang tidak bisa didakwa maupun dituntut, apalagi divonis. Oleh karenanya Edward tidak bisa dibawa ke persidangan pidana, karena belum ditetapkan sebagai tersangka.

"Proses hukum terhadap Edward ini memperkeruh penegakan hukum. Bicara HAM hanya prosedural, (praperadilan) bisa digugurkan hanya mengenai waktu. Ada juga yang sudah diputus praperadilan tersangkanya tidak sah, tetap saja diadili. Ini menjadi suatu ketidakteraturan kita dalam bernegara," paparnya.

Menurut Hasbullah, jalan keluarnya dari hiruk pikuk perdebatan dan kontroversial praperadilan ini, masalahnya bukan hanya pada putusan atau hilirnya. Maka harus mengembalikan atau mendudukan lagi lembaga peradilan kepada asal-usulnya sebagai lembaga pre trial.

"Apa itu, proses upaya paksa itu harus diproses sebelum dilakukan proses-proses upaya paksa dan dilakukan sebelum perkara itu masuk ke peradilan secara sistem bukan dengan permohonan," ujarnya.

Pengamat Tata Negara, Margarito Kamis menegaskan, kasus yang menimpa Edward Sky Soeryadjaya masuk kategori ngaco dan tidak jelas. Oleh karenanya kasus yang menimpa Edward merupakan bentuk kesewenangan - wenangan yang ditujukan oleh pemilik kekuasaan. Karena hukum digunakan untuk memukul dan merendahkan orang yang telah berkekuatan hukum tidak sah menjadi tersangka tapi menjadi terdakwa di pengadilan.

"Negara ini konyol. Mengakui negara demokratis tapi tidak mematuhi putusan pengadilan. Ini perilaku konyol karena melanggar dari apa yang disepakati. Ini cerminan rendahnya perilaku pejabat. Ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan kehancuran dan pelecahan terhadap negara ini," tambahnya.

Kasus yang menimpa Edward berawal ketika Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk (SUGI). Penetapan status tersangka Edward tersebut berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-93/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

Kejagung menyangka Edward Sky Soeryadjaya melakukan perbuatan melawan hukum itu secara bersama-sama sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp 599 milyar. Kejagung menyangka Edward melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Edward Sky Soeryadjaya kemudian mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Hakim tunggal praperadilan menyatakan status tersangka Edward tidak sah. Sementara Kejagung menyampaikan, bahwa kasus Edward Sky Soeryadjaya bukan lagi wewenang praperadilan karena perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebelum putusan praperadilan. Kejagung pun menyatakan tidak perlu lagi menetapkan Edward Sky Soeryadjaya sebagai tersangka karena majelis hakim melanjutkan sidang. Dengan demikian, hakim menilai bahwa status yang bersangkutan tidak berubah.

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com