TAJUK: Membahagiakan Pekerja Lewat Pemberian THR

TAJUK: Membahagiakan Pekerja Lewat Pemberian THR


Selain cuti bersama dan berkumpul bersama keluarga, para pekerja/buruh  terutama pekerja muslim sangat menantikan tunjangan hari raya (THR). THR memang sudah menjadi tradisi kultural di Indonesia apabila menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Tahun ini pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun mendapatkan THR. Hal itu menyusul disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang THR dan gaji ke-13. Ini tentu membahagiakan. Keperluan lebih terjamin di banding orang yang bukan ASN.

Bagi pekerja swasta, pemberian THR ini tentu sangat berarti karena bisa memanjakan keluarga mereka dengan pakaian baru, hidangan lezat, membayar zakat, persiapan untuk mudik,  dan keperluan lain yang diperlukan untuk merayakan hari raya.

THR merupakan hak pekerja/buruh yang wajib dipenuhi oleh pihak pengusaha, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Permenaker no 6 Tahun 2016. Namun, seringkali para pengusaha menyamakan THR merupakan upah yang biasa diterima oleh para pekerja/buruh.

Dari aduan selama ini para buruh kurang mendapat informasi tentang pemberian THR. Seperti uang tunai yang diganti parcel barang. Padahal ketentuannya THR berbentuk uang tunai, bukan barang. Jika ada perusahaan melakukan hal ini, buruh harus menuntut dan berani melaporkannya ke pihak berwenang.

Meski sudah menjadi hak pekerja, masih ada saja perusahaan yang tidak memberikan THR. Hal ini merupakan fenomena yang terus menerus terjadi di dalam dunia hubungan industrial khususnya di Indonesia.

Pada permenaker 6 tahun 2016, pengusaha yang terlambat membayar THR akan dikenakan sanksi denda sebesar 5 % dari THR yang seharusnya diwajarkan. Sedangkan bagi pengusaha yang tidak memberikan THR akan dikenakan sanksi administratif.

Perlu diketahui, ketentuan pembayaran THR sudah diatur dalam undang-undang dan semua perusahaan sudah mengetahui aturan tersebut. Apabila masa kerja terhitung mulai satu bulan dibawah satu tahun, perusahaan wajib membayar 1/12 dikalikan upah pokok. Sementara untuk satu tahun keatas, diberikan THR satu bulan gaji dan ketentuan ini berlaku untuk semua pekerja yang memenuhi ketentuan sesuai Permennaker Nomor 6 Tahun 2016.

Selanjutnya, jika perusahaan membayar THR di atas ketentuan maka pihak perusahaan dikenakan denda lima persen dari jumlah THR yang seharusnya diterima.

Selain itu ada juga sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak membayar THR pekerjanya. Bisa berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

Kita berharap para pengusaha membayarkan THR kepada pekerjanya sesuai ketentuan UU. Bila perusahaan mangkir tentu akan mendapatkan

Diharapkan, para kepala daerah, baik gubernur, wali kota dan bupati untuk mengawasi pembayaran THR  sesuai dengan Surat Edaran Kemnaker Nomor 03/2017 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2017.  Pastikan para pengusaha membayar THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kita juga meyakini pemberian THR akan menumbuhkan daya dorong pada karyawan untuk memperoleh prestasi kerja.  Pekerja kakan merasa puas dan termotivasi untuk mencapai target kerjanya.Selain untuk meningkatkan semangat kerja karyawan, pemberian THR juga untuk kesejahteraan karyawan.

Dengan demikian, tidak ada ruginya perusahan memberikan THR kepada pekerjanya. Perusahaan yang membayarkan THR kepada buruhnya justrui akan mendapat berbagai hal positif, antara lain mendapatkan pekerja yang memiliki prestasi kerja tinggi.

 

 

(***)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com