TAJUK: Menyoroti Gaji Besar Pejabat BPIP

TAJUK: Menyoroti Gaji Besar Pejabat BPIP

Gaji besar yang diterima para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) disoroti publik. Bahkan berbagai kalangan meminta agar gaji besar yang diterima para pejabat BPIP iti dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip penghematan uang negara dan dinilai mencederai rasa keadilan sosial di tengah masyarakat.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi para Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),  gaji 8 anggota Dewan Pengarah BPIP bisa menapai Rp 100.811.000 per bulan. Sementara ketua Dewan Pembina BPIP bisa mencapai Rp 112.548.000.

Kedelapan anggota Dewan Pengarah BPIP ialah Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. Sementara ketua mereka adalah Megawati Soekarnoputri.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan Perpres tersebut adalah kelucuan karena gaji anggota lembaga nonstruktural lebih tinggi dari gaji presiden.  Menurutnya, Presiden Jokowi meneken perpres tersebut saat banyak tenaga honorarium yang hidup semenjana karena bergaji kecil.  Hal ini bertentangan dengan prinsip penghematan uang negara. Harus direvisi.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso,

Priyo menyatakan dalam situasi ekonomi saat ini, besarnya gaji diterima oleh Megawati dianggap tidak pantas. Bahkan melebihi gaji Presiden dan Wakil Presiden saat ini. 

Menanggapi  sorotan publik itu, Presiden Joko Widodo menyebut gaji dan tunjangan para pejabat  BPIP sudah melalui kalkulasi Kementerian Keuangan sebagaimana prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Ia mengatakan pejabat BPIP termasuk Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP tercatat menerima bayaran perbulan yang terbilang besar karena bukan sekadar menerima komponen gaji, tetapi ada pula tunjangan hingga asuransi.

Jumlah itu kata Presiden juga sudah dikalkulasikan dan diperhitungkan sesuai peraturan yang berlaku.

Presiden mengemukakan, yang diterima bukan hanya gaji. Ada gaji, tunjangan, asuransi, ada di situ semua. “Saya kira kalkulasi dan perhitungan tolong ditanyakan ke Kemenkeu. Dan mengenai analisa jabatan dan lain-lain tanyakan ke Kemenpan," kata presiden.

Untuk diketahui, perihal gaji presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Pada Pasal 2 UU No 7/1978 itu disebutkan, gaji pokok presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi pejabat di Indonesia selain presiden dan wapres. Sedangkan gaji pokok wapres adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat selain presiden maupun wapres.

Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara, yakni ketua DPR, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan adalah Rp 5.040.000 per bulan.

Merujuk hal itu, maka gaji pokok presiden per bulan ialah Rp 30.240.000. Sementara wapres mendapat gaji pokok per bulan Rp 20.160.000. Selain gaji pokok, presiden dan wapres juga mendapat beragam tunjangan berdasarkan Keputusan Presiden No 68 Tahun 2001.

Besaran tunjangan per bulan presiden ialah Rp 32,5 juta dan wapres Rp 22 juta. Kalau uang tunjangan itu digabung dengan gaji pokok, maka Presiden Jokowi per bulan menerima total Rp 62.740.030. Sedangkan Wapres Jusuf Kalla menerima Rp 42.160.000

Selama ini publik mengetahui bahwa Presiden Jokowi selalu menyatakan efisiensi atau penghematan anggaran negara di semua sektor pembangunan. Jika ditelisik dari sudut ini, tentu wajar apabila pbulik menyoroti besarnya gaji yang diterima para pejabat BPIP tersebut.

Namun berbeda halnya jika para pejabat BPIP itu sudah menujukkan kinerjanya dan keberadaan BPIP memang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seberapapun gaji yang diberikan kita meyakini publik bisa menerimanya.

Harapan kita hendaknya gaji pejabat negara baik struktural maupun non struktural harus selalu berpatokan pada penghematan anggaran negara, berpegang pada rasa keadilan sosial, dan terpenting adalah negara memberik gaji besar jika memang lembaga atau orang yang diberi gaji itu memang benar-benar bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

(***)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com