TAJUK: Lagi, Lagi, Lagi Kepala Daerah Ditangkap KPK

TAJUK: Lagi, Lagi, Lagi Kepala Daerah Ditangkap KPK

Sudah terlalu banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sudah puluhan yang dijebloskan ke terali besi. Meski demikian, para kepala daerah itu (gubernur, bupati, walikota dan wakil-wakilnya) tetap saja masih nekad melakukan tindak pidana korupsi. Ini sangat menprihatinkan kita.

Teranyar,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Purbalingga Tasdi selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK di gedung Merah Putih KPK. Dia ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan oleh KPK.

Tasdi yang merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu diduga sebagai pihak penerima dalam kasua suap itu.

KPK juga menahan empat tersangka suap kepada Bupati Purbalingga terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017-2018. Sebelumnya, KPK juga telah terlebih dahulu menahan Bupati Purbalingga Tasdi selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK di gedung Merah Putih KPK.

Empat tersangka itu antara lain Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Hadi Iswanto diduga sebagai penerima. Sedangkan diduga sebagai pemberi sebanyak tiga orang dari unsur swasta masing-masing Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan.

Banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi membuat public negeri ini terkejut, sekaligus membuat kita prihatin dengan tindakan amoral para kepala daerah itu.

Apa yang terjadi sehingga para kepala daerah melakukan pelanggaran hukum? Apalagi jumlahnya sangat banyak, dan disaat KPK terus-menerus melakukan OTT, disaat itu pula para kepala daerah dengan ganasnya menilep uang rakyat. Seakan tidak ada rasa malu dan rasa takut melakukan itu semua.

Fenomena ini sungguh memprihatinkan, sebab para pemimpin daerah yang terlibat kasus korupsi sangat banyak.Selaintujuhkepaladaerahitu, pada tahun lalu  menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, ada sekitar 343 kepala daerah yang berperkara hukum, baik di Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK. Sebagian besar dari jumlah tersebut terkait masalah pengelolaan keuangan daerah.

Kepaladaerah yang ditangkap KPK itupaling banyak adalah kasus suap, pengadaan barang atau jasa, perizinan, pungutan, penyalahgunaan anggaran, TPPU.

OTT terhadap para kepala daerah itu semakin menunjukkan bahwa urusan suap menyuap sepertinya sudah lazim dilakukan para pejabat di negeri ini. Lihat saja dari beberapa kasus yang diungkap lembaga pemberantasan anti korupsi seperti Kejaksaan Agung, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  .

Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat  Negara menjadi bukti masih ada pejabat public kita yang doyan menerima suap. Masih ada pejabat public kita yang bermental bobrok. Mereka tak peduli kalau tindakannya itu telah mengorbankan rakyat, dan mengikis kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Pokoknya semua mereka embat.

Kita mengingatkan, sebagai pejabat negara terutama para kepala daerah yang diberi amanah oleh rakyat seharusnya menjadi panutan bagi rakyat.  Pejabat Negara juga penjaga moral, karenanya dia pun harus bermoral baik. Publik berharap agar para pejabat Negara untuk mengutamakan hidup sederhana, selalu menjaga kehormatan dan tegas dalam mengambil kebijakan yang benar. 

Di era serba krisisini, rakyat sangat membutuhkan adanya komitmen etis dan leadership moral serta kepekaan nurani dari pejabat negara. Rakyat juga berharap pemimpin mereka memiliki komitmen demi kepentingan bangsa dan rakyat, bukan demi  kepentingan anak, istri, keluarga dan sahabat.

 

 

 

(***)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com