Mendes: Dana Desa Komitmen Presiden dalam Pemerataan Pembangunan

Mendes: Dana Desa Komitmen Presiden dalam Pemerataan Pembangunan

Jakarta, HanTer - Program dana desa tidak hanya menjadi pembuktian janji politik Presiden Jokowi, tetapi juga sebagai komitmennya dalam pemerataan pembangunan di Tanah Air yang sudah berjalan selama tiga tahun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, pertama kali dana desa digulirkan pada 2015 dengan alokasi Rp20 triliun, banyak sekali kendala yang dihadapi. Akibatnya, dana desa hanya terserap 82 persen.

"Komitmen dan kemauan Presiden untuk memajukan dan mensejahterakan desa sangat besar, maka meski penyerapan rendah pada 2015, pada 2016 dana desa di tambah dua kali lipat," kata Eko dalam sambutannya pada acara "Silaturahim Desa, Dialog Interaktif, dan Buka Puasa Bersama di Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Turut hadir dalam kesempatan itu, Direktur Indo Barometer Muhammad Qodari, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, akademisi UIN Yogyakarta Abdul Rozaki, Ketua Komisi V DPR RI Faris Djemy Francis, Ninuk Mardiana P, dan pengurus Lakpesdam PBNU Ulfi Ulfiah.

Menurut Presiden, cerita Eko, program dana desa pada tahun itu diibaratkan seorang bayi yang masih membutuhkan waktu untuk berkembang, tentunya melalui pendampingan.

"Presiden percaya kepala desa jika dididik dan dibina akan mampu, dan ternyata benar. Setahun kemudian (2017), dana desa kembali naik dan serapannya mencapai 98 persen," ungkapnya.

Hal ini, sambung Eko, membuktikan jika tata kelola dana desa semakin membaik dan membuat pola pembangunan kawasan pedesaan berubah drastis. Jika selama ini bersifat top-down dari pemerintah pusat, dengan adanya dana desa setiap kepala desa, aparatur desa, hingga warga desa bisa terlibat aktif menentukan arah pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Setelah tiga tahun berjalan, imbuh Eko, dampak kemajuan pembangunan melalui dana desa cukup signifikan. "Desa mampu bangun 123 ribu jalan desa, yang kemudian meraih rekor MURI," ucapnya.

Tidak hanya infrastruktur, dana desa juga terus didorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa, serta menekan angka stunting atau kekerdilan yang jumlahnya cukup mengkhawatirkan.

"Kebutuhan sarana prasarana atau infrastruktur tercukupil lapangan kerja tersedia, iklim usaha berkembang, dan masyarakat hidup sehat dan sejahtera. Ini yang diinginkan Presiden Jokowi melalui dana desa," tandas Eko.

Dalam kesempatan itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Teten Masduki menilai program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) yang menjadi andalan Kementerian Desa, telah berhasil meningkatkan pertumbuham ekonomi desa dan menciptakan lapangan kerja baru.

"Pembangunan desa merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi kesenjangan, baik sosial dan pembangunan antara kota dan desa," ucap dia.

(Arbi)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com