BPJPH Sertifikasi Produk Halal Indonesia Harus Siap Digugat

BPJPH Sertifikasi Produk Halal Indonesia Harus Siap Digugat

Jember, HanTer - Direktur Eksekutif Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah mengatakan, dapat dipastikan Indonesia akan menghadapi berbagai gugatan dari Negara-negara yang telah meratifikasi WTO (World Trade Organization) jika sertifikasi halal menjadi wajib (mandatory) sebagaimana amanah UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mewajibkan Pelaku Usaha untuk melakukan sertifikasi selambat-lambatnya tanggal 17 Oktober 2019 mendatang. 
 
Apalagi dalam UU JPH juga mengatur bahwa sertifikasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada dibawah Kementerian Agama (Kemenag). Gugatan akan diajukan negara-negara yang telah meratifikasi WTO karena menilai sertifikasi halal dapat dianggap sebagai kebijakan yang bersifat diskriminatif (Non-Tariff Barrier). Gugatan menjadi konsekuensi apabila BPJPH benar-benar menerbitkan sertifikasi halal untuk produk sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 UU JPH. 
 
"Maka dapat dipastikan Indonesia akan menghadapi berbagai gugatan dari Negara-negara yang telah meratifikasi WTO," ujar Ikhsan saat mempertahankan disertasinya yang berjudul "Tanggung Jawab Negara terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Indonesia" dalam Ujian Terbuka (Promosi Doktor) di Program Doktoral Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Kamis (7/6/2018).
 
Tim penguji disertasi yang dipaparkan Ikhsan dipimpin oleh civitas akademika Universitas Jember, di antaranya 
Dekan FH Dr. Nurul Ghufron, SH. MH., Prof. Dr. Khoidin, SH. M.Hum, C.N, Prof. Dr. Abdul Halim Subahar, M.A,  Dr. Dyah Ochtorina Susanti, SH. M.Hum, Prof Dr. M. Arief Amrullah, SH., M.Hum, Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, Prof. Dr. Thohir Luth, MA, Prof. Dr. Deddy Ismatullah, SH. M.Hum, Prof. Dr. Herowati Pusoko dan Prof Dr. AbintoroPrakoso, SH.MSI.
 
Ikhsan memaparkan, di berbagai negara, sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang setara dengan NGO, atau lembaga yang merupakan kuasi negara, atau NGO yang diberikan penguatan oleh negara. Seperti halnya model sertifikasi halal yang selama ini dilakukan oleh MUI. Sebagai contoh sertifikasi halal yang dilakukan oleh Singapura (MUIS), Thailand (The Central Islamic Comitte of Thailand), Brunei Darussalam (Bahagian Kawalan Makanan Halal).
 
Selain itu di China (Shanghai Al Amin Consultant Co. Ltd), Jepang (The Japan Moslem Association), Korea Selatan (Korean Muslim Foundation), Taiwan (Taiwan Halal Integrity Development Association), Belanda (Halal Quality Control), Belgia (Halal Food Council of Europe), Perancis, Amerika (The Islamic Food and Nutrition Council of America), New Zealand (Al Kaussar Halal Food Authority). Semua sertifikasi halal di Negara-negara tersebut dilakukan oleh NGO. 
 
Ikhsan mengakui, dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH, yang menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, maka sertifikasi halal bukan lagi menjadi sukarela (voluntary) tetapi wajib (mandatory) dilakukan oleh pelaku usaha untuk mensertifikasi semua produknya, tidak terkecuali produk UMKM. 
 
Pelaku Usaha wajib melakukan sertifikasi selambat-lambatnya tanggal 17 Oktober 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 67 UU JPH. Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya (melakukan sertifikasi halal) dalam masa mandatory tersebut, dapat 
dikenakan sanksi berupa denda dan sanksi hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH. 
 
"Akan tetapi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 undang-undang ini, yang mengatur sertifikasi halal adalah wajib bagi semua produk yang beredar, maka berarti Negara mengatur dan membebani kewajiban bagi warga negara," paparnya.
 
Oleh karenanya Negara juga berkewajiban untuk memberikan subsidi kepada pelaku usaha. Apalagi kemampuan pelaku usaha tidak sama, khususnya pelaku usaha UMKM yang jumlahnya besar dan produknya beragam, serta rentan dalam hal permodalan, maka Pemerintah – Negara wajib memberikan bimbingan bagaimana melakukan sertifikasi halal dan wajib membiayai sektor usaha ini agar memiliki daya saing di pasar.
 
Dengan sertifikasi halal menjadi wajib (mandatory) maka sesungguhnya Negara telah hadir untuk memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan warga Negara untuk adanya kepastian mengenai sistem jaminan produk halal, sehingga pelaku usaha dan masyarakat terlindungi kepentingannya. 
 
Kepentingan produsen adalah keberlangsungan usaha dan proteksi dari serbuan produk asing sementara masyarakat memperoleh kejelasan mengenai status produk apakah halal atau tidak halal, sehingga masyarakat dapat memilih dengan jelas sebelum memutuskan untuk membeli.
 
Namun niat baik Pemerintah yang hadir dalam rangka perlindungan kepada pelaku usaha dan masyarakat masih harus menghadapi tantangan dari dunia Internasional khususnya dari Negara-negara anggota WTO yang akan mengajukan gugatan.

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com