Anggaran Pemberantasan Terorisme Polri Perlu Diaudit

Anggaran Pemberantasan Terorisme Polri Perlu Diaudit


Jakarta, HanTer – Polri meminta tambahan anggaran Rp 44 triliun untuk penanganan terorisme. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menunjang kegiatan Satgas Antiteror di seluruh Indonesia.

“Minta berapa saja dana untuk memberantas terorisme dan dengan argumentasi apapun silahkan. Karena saat Polri merasa berperan besar dalam soal tindak pidana terorisme yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Tapi yang paling penting seiring dengan itu semua adalah agar DPR segera realisasikan Tim Pengawas atas seluruh proyek kontra terorisme,” kata Harits pengamat terorisme dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya kepada Harian Terbit, Rabu (6/6/2018).

Menurutnya hal itu perlu dilakukan karena uang yang diminta Polri adalah uang negara dan rakyat, maka melalui Tim Pengawas ini bisa memastikan semua penggunaan anggaran nanti akuntable, transparan dan mau diaudit oleh lembaga auidit independen.

Harits menuturkan, karena itu Tim Pengawas yang dibentuk nanti diharapkan semacam lembaga independen yang berisikan orang-orang yang berintegritas, kedrible, kompeten, dan bertanggung jawab penuh dihadapan rakyat. Perlu pengawasan karena penggunaan anggaran untuk pemberantasan terorisme penting untuk diketahui rakyat percaya dan tidak berkembang sangkaan bahwa dibalik semua isu terorisme ada kepentingan duit, politik dan kepentingan opurtunis lainnya.

"Oleh karena itu dalam penggunaan anggaran itu perlu ada transparasi anggaran, akuntable dan mau diaudit lembaga audit independent," paparnya.

Terpisah, pengamat kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies (ISeSS) Bambang Rukminto mengatakan, selama Polri salah resep dalam menangani terorisme. Oleh karena itu anggaran berapapun tak akan punya dampak yang signifikan kecuali hanya buang-buang anggaran saja. Apalagi Densus 88 hanya salah satu unit kecil dari pemberantasan terorisme yang terorisme sendiri merupakan permasalahan yang sangat kompleks.

"Oleh karenanya pemberantasan terorisme harus dilakukan secara simultan dan sinergi dari banyak elemen baik di Polri maupun yang lain," paparnya.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, jika secara keseluruhan maka tambahan anggaran Rp44,4 triliun wajar mengingat penambahan remunerasi, maupun keperluan tambahan personel maupun peralatan. Namun terlepas dari itu maka pertanggung jawaban dan kinerja Polri harus juga dituntut untuk meningkat. Karena saat ini ada juga tambahan tunjangan untuk Babinsa 771% dari sekitar Rp350 ribu menjadi sekitar Rp3juta.

"Satgas dulu hanya 16 di seluruh Indonesia. Dulu ada di setiap polda, tapi kita ciutkan jadi hanya 16 daerah yang mempunyai satgas (antiteror). Pemetaan kita, 34 polda ini ada sel-sel (teroris). Oleh sebab itu Bapak Kapolri minta Densus 88 membina satgas-satgas antiteror daerah. Jadi satgas antiteror daerah ini di bawah binaan Densus 88 Antiteror tapi mereka berada di Polda masing-masing," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto usai mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2018 di Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (6/6/2018).

Setyo menjelaskan anggaran Polri tahun ini lebih dari Rp 100 triliun. Sementara pagu indikatifnya hanya sekitar Rp 60 sampai 70 triliun. Karena itu Polri membutuhkan tambahan dana.

"Anggaran kita tahun ini kan lebih dari Rp 100 triliun. Nah yang kemarin diajukan, pagu indikatifnya hanya Rp 60-70 triliun. Makanya minta tambahan lagi Rp 44,4 triliun kalau nggak salah. Itu termasuk belanja pegawai seperti gaji anggota," papar Setyo.

Selain itu, keputusan Presiden Joko Widodo tentang kenaikan tunjangan kinerja anggota Polri juga menjadi salah satu dasar penambahan anggaran. 

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com