CRPG: AMDK Tak Seharusnya Diatur dalam RUU SDA

CRPG: AMDK Tak Seharusnya Diatur dalam RUU SDA

Jakarta, HanTer - Direktur Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG) Mohamad Mova Al’Afghani, PhD mengatakan air bersih dan AMDK (Air Minum dalam Kemasan) adalah dua hal yang berbeda.

Di Indonesia, kata dia, akses masyarakat terhadap air bersih disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun, air PDAM yang mengalir ke rumah konsumen belum memenuhi kualitas air yang dapat langsung diminum.

Akibatnya, sambung dia, pilihan air minum oleh masyarakat jatuh pada air tanah atau air PDAM yang dimasak atau mengkonsumsi air minum dalam kemasan (AMDK).

Dengan mendefinisikan “air minum” mencakup AMDK dan menyatukan pengaturannya dalam pasal-pasal mengenai pelayanan air, RUU SDA akan mengakibatkan masyarakat tidak memiliki pilihan dalam memenuhi kebutuhan air minum. Karena itu, AMDK seharusnya dicoret dari definisi air minum dan tidak diatur dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai pelayanan air.

“RUU SDA selayaknya memperhatikan dengan seksama alasan-alasan  yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam pembatalan UU no 7/2004, antara lain soal hak rakyat atas air yang hendaknya dipahami sebagai hak mendapatkan akses air bersih guna menjalankan kehidupan sehari-hari  yang layak seperti mandi, makan, minum memasak, mencuci dan sanitasi. Disinilah negara berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan minimum masyarakat atas air bersih melalui SPAM. karenanya pengelompokan AMDK dalam pengertian air minum dalam pasal 51 merupakan hal yang keliru,” ujar Mova, Jumat (8/6/2018).

Apa yang disampaikan Mova itu merupakan hasil kajian mengenai aspek-aspek krusial  dalam Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang akan di bahas di DPR. Hasil kajian tersebut selanjutnya secara bertahap dituangkan dalam bentuk Seri Kertas Kebijakan CRPG yang selanjutnya menjadi bahan masukan dalam proses Penyusunan RUU SDA yang akan dibahas di DPR. 

Lebih lanjut ia memaparkan, terdapat pasal-pasal dalam RUU Sumber Daya Air yang perlu disempurnakan yaitu pasal 47 dan pasal 51. 

“Pasal 51 mengelompokkan air minum dalam kemasan (AMDK) ke dalam kelompok air minum yang jelas tidak tepat. Kita menguji penjelasan pasal 51 dengan 4 kriteria dan menyimpulkan bahwa AMDK tidak layak masuk dalam definisi layanan air minum. Kriteria tersebut adalah pandangan Mahkamah Konstitusi, Parameter HAM, Pendekatan teori regulasi dan disinsentif bagi air perpipaan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan air minum tidak boleh mahal dan perusahaannya tidak boleh mengambil keuntungan. Bila merujuk pada parameter HAM, maka AMDK bukanlah air minum karena tidak memenuhi aspek kontinuitas, tidak memenuhi aspek keterjangkuan harga, tidak memenuhi aspek keterjangkauan fisik serta tidak memenuhi aspek kuantitas.

"Berdasarkan pendekatan teori regulasi, penetapan biaya air minum diatur oleh pemerintah. Sementara AMDK ditentukan bebas oleh pihak swasta. Selain itu, terdapat juga konsekuensi negative definisi air minum adalah AMDK, yaitu akan terjadi penurunan investasi untuk perpipaan dan peningkatan investasi untuk AMDK serta pertambahan sampah plastik," katanya

 

 

(Arbi)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com