Sebanyak 11 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi Hingga Juni 2018

Sebanyak 11 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi Hingga Juni 2018

Jakarta, HanTer - Kepala daerah yang menyandang status tersangka korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018 jumlahnya terus bertambah. Hingga Juni tercatat ada 13 kepala daerah yang jadi tersangka. Diantara mereka ada yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.
 
Sebanyak 13 kepala daerah tersebut adalah, Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif Abdul Latif, Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Ngada Marianus Sae, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan, Gubernur Jambi Zumi Zola, Bupati Subang Imas Aryumningsih, Bupati Bandung Barat Abu Bakar, Bupati Lampung Tengah Mustafa. Teranyar KPK menangkap tangan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.
 
Menanggapi banyaknya kepala daerah yang terjaring KPK,  Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesis (Alpha) Azmi Syahputra menyatakan saatnya partai politik melakukan evaluasi terkait dengan banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
 
"Menjelang pilkada 27 Juni 2018 semakin meningkat OTT pejabat negara yang kini jumlahnya sudah belasan, ditambah kasus OTT beberapa hari lalu di mana Bupati Blitar dan Bupati Tulung Agung ikut menyerahkan diri ke KPK menambah rentetan daftar korupsi kepala daerah," katanya melalui siaran persnya yang diterima Antara di Jakarta, Minggu (10/6) malam.
 
Ia menyebutkan faktor penyebab banyaknya kepala daerah terjaring OTT itu akibat biaya kampanye politik serta ada permintaan kebutuhan guna merebut suara pemilih.
 
Namun, apa pun alasannya aroma pilkada rasa OTT, hal ini merupakan wujud kerja KPK sehingga patut dan harus diapresiasi. "Korupsi sangat berbahaya jika itu dilakukan oleh kader partai yang seharusnya menjadi contoh dan panutan masyarakat," katanya.
 
Jika partai tidak membenahi proses seleksi kandidat kepala daerah maka akan berdampak ke depannya, yaitu akan melumpuhkan dan merusak mesin partainya.
 
"Tidak ada cara lain untuk memperbaiki ini. Partai harus evaluasi sistem rekrutmen dan harus tegas menerapkan komitmen dan sanksi kepada kadernya yang menjadi bagian penyelenggara negara," katanya.

(Ale)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com