Klaim Menyesatkan dan Merugikan Presiden, Spanduk `Jalan Tol Pak Jokowi` Dicemooh

Klaim Menyesatkan dan Merugikan Presiden, Spanduk `Jalan Tol Pak Jokowi` Dicemooh

Jakarta, HanTer - Spanduk `Tol Milik Jokowi` viral di media sosial. Dalam spanduk yang tertulis `Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 H, Pendukung #2019GantiPresiden Anda Sedang Melewati Jalan Tol Pak Jokowi`, dikecam banyak kalangan. Pasalnya pesan yang ada dalam spanduk tersebut dinilai menyesatkan, dan merugikan citra Presiden Joko Widodo.
 
“Pesan “Tol Milik Jokowi” itu klaim dan merupakan informasi menyesatkan, karena pembangunan yang dilakukan pemerintah tapi diklaim menjadi pribadi para pemimpin, baik pemimpin daerah maupun pemimpin negara sehingga pembangunan tersebut menjadi dagangan politik. Jalan tol itu milik rakyat karena pembangunannya memakai uang rakyat,” kata Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA) Adri Zulpianto.
 
Berdasarkan rencana pengembangan jalan tol yang tertuang dalam Indonesia Road Development Plan 2015- 2019, anggaran yang diperlukan untuk menggeber pembangunan jalan tol selama lima tahun mencapai Rp 733 triliun. Tapi dari jumlah kebutuhan tersebut, pemerintah hanya mampu membiayai 37% dari total pembiayaan atau sekitar Rp 268 triliun.
 
"Kemampuan pemerintah tersebut merupakan hasil dari pungutan pajak seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya satu sosok, bukan hanya pemimpin, bukan hanya presiden," ujar Adri di Jakarta, Senin (11/6/2018).
 
Mirisnya, sambung Adri, apabila pembangunan yang sebenarnya milik dan hak seluruh masyarakat justru menjadi seruan politik dari para penguasa. Karena, pembangunan di negara tidak serta merta merupakan prestasi pemimpin sepihak, melainkan hasil jerih payah seluruh masyarakat Indonesia, yakni dengan membayar tol serta membayar pajak.
 
"Kami menduga spanduk yang dipajang di jalur tol menjadi strategi pencitraan guna mendulang suara dan simpati masyarakat. Tapi yang terjadi malahan cemohan atas spanduk tersebut, dan menurunkan ketidak simpatisan kepada Presiden Jokowi," tegasnya.
 
Dengan kasus ini, lanjut Adri, pihaknya  meminta kepada Jokowi, untuk dapat meluruskan persepsi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. Dan juga menjelaskan, bahwa pembangunan infrastruktur yang telah rampung saat ini tidak serta merta merupakan hasil jerih payahnya sendiri, melainkan berkat kerjasama seluruh masyarakat yang mau mentaati kewajiban pajak dan mau menjaga serta melestarikan apa yang telah dibangun oleh para pemimpin terdahulu.
 
Dia mengemukakan, pembangunan serta infrastruktur yang kini dapat dinikmati seluruh warga Indonesia merupakan buah dari jerih payah seluruh pemimpin sebelumnya bersama masyarakat yang bahkan tidak dapat menikmati pembangunan tersebut. Karena, pembangunan infrastruktur bukan hanya terjadi di era Jokowi, melainkan jauh sebelum Indonesia merdeka pun, infrastruktur sudah terbangun di atas penderitaan para pejuang yang dijadikan pekerja keras oleh negeri Jepang dan Belanda sebagai penjajah.
 
"Kesesatan klaim atas pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi seorang seperti didalam spanduk tersebut, jelas menyakiti hati masyarakat. Karena anggaran pembangunan yang berasal dari hutang itu menghasilkan jeritan rakyat yang harus melunasinya," paparnya.
 
Arogansi
 
Sementara itu, anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, rakyat sudah cerdas dan memahami bahwa semua hasil pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol yang menggunakan uang rakyat dan mekanisme pembiayaan lainnya adalah milik semua rakyat, tidak perduli siapapun Presidennya.
 
“Rakyat sudah cerdas. Saya khawatir spanduk-spanduk ‘Jalan Tol Pak Jokowi’ ini tidak akan menuai simpati, bahkan akan dianggap oleh sebagian besar rakyat sebagai bentuk arogansi. Pendukung Jokowi harus lebih cerdas menarik hati rakyat. Model-model ‘kampanye’ seperti ini kontraproduktif dan merugikan Jokowi,” tukas Fahira Idris, di Jakarta, Senin (11/6/2018).
 
Fahira menduga, lahirnya logika-logika pendukung Jokowi yang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai isu utama agar Jokowi terpilih lagi pada Pemilu 2019 akibat mindset keliru yang ditanamkan bahwa sebelum Jokowi, pembangunan infrastruktur Indonesia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sekarang.
 
Mindset yang keliru ini mengakibatkan lahirnya klaim-klaim seperti baru pada masa Jokowi Papua dibangun dan klaim-klaim lain keberhasilan pembangunan infrastruktur yang sebenarnya hanya melanjutkan proyek infrastruktur pemerintah sebelumnya. Spanduk ‘Jalan Tol Pak Jokowi’ ini, lanjut Fahira, adalah salah satu dari mindset yang keliru dari pendukung Jokowi.
 
“Jalan tol dibangun dari APBN, Badan Usaha dan juga melalui pinjaman. Rakyat yang lewat juga harus bayar, tidak gratis. Jadi nilai apa yang mau ditunjukkan kepada rakyat dengan hadirnya spanduk ini? Jangan pernah berpikir, Presiden-presiden sebelumnya tidak melakukan apa-apa. Itu namanya buta sejarah. Jika pendukung Pak Harto dan SBY, melakukan hal yang sama, bisa kacau negeri ini,” paparnya.
 
Pengamat Politik, Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan, pendukung Presiden Jokowi harusnya tidak memasang spanduk di tol untuk pendukung #2019GantiPresiden. Karena spanduk tersebut merupakan pesan antitesis yang berisi pesan untuk orang yang tidak mendukung Jokowi.
 
"Kemungkinan besar itu pesan antitesis dari pesan lawan politik ganti presiden. Bisa saja mereka ingin katakan bahwa kalian yang berupaya ganti presiden 2019 justru menggunakan jalan yang dibangun Jokowi," ujarnya. 
 
Namun demikian, Ramses menilai tindakan pemasangan spanduk itu di jalur mudik tidak perlu dilakukan karena akan menciptakan pro dan kontra di masyarakat. "Saya pikir pendukung Jokowi tak usah membalasnya dengan pola demikian. Sebab akan menciptakan pro kontra di tengah masyarakat," tukasnya. 
 
Gaya Orba
 
Terpisah, pengamat kebijakan publik dari Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M.Aminudin menilai adanya spanduk yang mengklaim jalan tol Jokowi adalah retorika lama gaya Orba. Dulu Orba juga mengklaim pembangunan fisik berupa infrastruktur dibangun Golkar atau penguasa. Nyatanya pembangunan infrastruktur tersebut dibiayai dari pajak rakyat yang ada di APBN atau APBD. Atau dibangun swasta.
 
"Semua rakyat tahu itu jalan tol dibiayai oleh utang negara, dan kita yang akan mencicilnya. Sedang operasionalnya ada yang dikelola BUMN Jasa Marga," tegasnya.
 
Disisi lain, sambung Aminudin, 245 proyek infrastruktur strategis yang diandalkan, baru ada 4 proyek yang baru kelar. Selebihnya adalah proyek sisa SBY sehingga Jokowi cukup modal gunting pita saja.Skema pembiayaan tol Cipali adalah Private Public Partnership yang dilaksanakan oleh PT Lintas Marga Sedaya: 45% sahamnya dimiliki PT Baskhara Utama Sedaya yang adalah anak perusahaan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, konsesi selama 35 tahun. 

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com