KPK Didesak Periksa Proyek Infrastruktur

KPK Didesak Periksa Proyek Infrastruktur

Jakarta, HanTer - Proyek pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) kerap menuai sorotan dan perdebatan di berbagai kalangan. Selain pembangunan yang dinilai tak berpihak dan tak mengarah pada kepentingan rakyat, namun disinyalir terdapat korupsi dalam skala besar pada proyek-proyek tersebut.
 
Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar menyatakan, dalam mengejar target penyelesaian pembangunan infrastruktur, bisa saja ada faktor kesalahan manusia yang merugikan semua pihak.
 
"Tentu, pasti ada faktor kelemahan dalam pengerjaannya dan tentunya merugikan," katanya di Jakarta, Senin (11/6/2018)
 
Terlebih, ujar Nasril, bila proyek pembangunan tersebut diberikan target untuk diselesaikan. Sehingga, menimbulkan tekanan kepada para pekerja agar bekerja sesuai dengan target yang ditentukan. 
 
Investigasi
 
Anggota Komisi V DPR Nurhasan Zaidi, mendesak dilakukan investigasi yang mendalam untuk dapat dievaluasi secara tepat. "Kami ingin hasil investigasi bersifat transparan dan dibuka ke publik," kata Nurhasan Zaidi di Jakarta, Senin (11/6/2018).
 
Menurut Nurhasan, ada kecurigaan bahwa tuntutan agar pembangunan cepat selesai bisa berdampak kepada kurang sempurnanya aspek desain, hingga pengawasan konstruksi.
 
Senada dengan Nurhasan, Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (PMRI) meminta KPK memeriksa seluruh proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintahan Jokowi.
 
Pasalnya, organisasi non pemerintah ini mensinyalir terjadi dugaan korupsi pada proyek-proyek tersebut.
 
"Jokowi sangat bangga dengan pembangunan proyek infrastrukturnya. Bahkan para relawannya selalu menjadikan proyek infrastruktur Jokowi untuk bahan kampanyenya dimana-mana. Namun jika kita selidiki secara seksama, ternyata ada indikasi penyimpangan dana super besar," ujar Ketua PMRI Yudi Syamhudi Suyuti melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (11/6/2018).
 
Dugaan tersebut, kata dia, perlu diselidiki mendalam, karena PMRI tidak ingin anggaran negara dihabiskan untuk korupsi. Terlebih, karena anggaran pembangunan infrastruktur berasal dari utang.

(Sammy)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com