Anies Harus Copot Semua Pejabat yang Terlibat Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi

Anies Harus Copot Semua Pejabat yang Terlibat Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi


Jakarta, HanTer - Pasca penyegelan ratusan bangunan tanpa ijin di Pulau C dan D mega proyek reklamasi Teluk Jakarta yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, berbagai kalangan berharap agar Gubernur Anies segera mencopot para pejabat yang namanya terlibat dalam korupsi proyek reklamasi. Hal itu dinilai agar nantinya tak menimbulkan preseden buruk bagi citra Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
 
Wakil Ketua Umum Gerak Betawi, Dany Kusuma, mengapresiasi langkah Gubernur Anies yang telah melakukan penyegelan tersebut. Disisi lain, dirinya menduga ada pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang terlibat dalam proses pembuatan  pulau reklamasi. Ia meminta agar Anies segera mengevaluasi bahkan mencopot pejabat yang terlibat atau menyalahgunakan wewenang terkait proyek tersebut.
 
"Konsekuensi logisnya begitu, ya harus dicopot. Semua pejabat DKI yang terlibat baik langsung maupun tidak dengan pembangunan reklamasi itu harus dicopot. Karena mereka telah menyalahgunakan wewenang. Pak Anies sebaiknya jangan memelihara orang-orang bermasalah," ungkap Dany di Jakarta, Senin (11/6/2018).
 
Tokoh muda Betawi tersebut menilai pembangunan pulau-pulau buatan tersebut telah banyak menyalahi aturan. "Dengan penyegelan itu, Pak Anies sudah membuktikan janji politiknya bahwa pembangunan di tanah reklamasi itu penuh masalah. Saya mengapresiasi itu," kata Dany.
 
Seperti diketahui, Kamis (7/6/2018) Pemprov DKI melakukan penyegelan terhadap Pulau D dan C Reklamasi Teluk Jakarta karena tidak memiliki ijin. Total ada 932 bangunan yang disegel, terdiri atas 495 rumah, 212 rumah kantor (rukan), serta 313 unit rukan dan rumah tinggal yang disegel. Bangunan tersebut ada di Pulau D, sedangkan Pulau C hanya berupa lahan kosong hamparan pasir.
 
Jangan Ditunda
 
Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, mengatakan, hendaknya Gubernur Anies tidak menunda penggantian pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terutama, pejabat yang namanya disebutkan terkait dengan proyek reklamasi.
 
Pergantian pejabat, kata dia, sesuai dengan UU No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan, lanjutnya, Anies sudah memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut.
 
"Ganti dong. Aturannya sudah ada dan jelas, waktunya juga sudah bisa. Apalagi pejabat-pejabat yang namanya bermasalah," katanya di Jakarta, Senin (11/6/2018).
 
Beberapa Nama
 
Disisi lain, Polda Metro Jaya terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) proyek reklamasi. Pihak Polda juga telah memanggil beberapa Kepala Dinas (Kadis) Pemerintah DKI Jakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
 
Adapun sebagai upaya tindak lanjut kasus, penyidik telah memanggil beberapa saksi dari pemerintah daerah. Salah satunya adalah Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP), Benny Agus Chandra.
 
Untuk diketahui, pihak polisi menyelidiki dugaan korupsi nilai jual objek pajak (NJOP) Pulau C dan D yang merupakan pulau hasil reklamasi. NJOP Pulau C dan D Rp3,1 juta per meter persegi karena kedua pulau tersebut masih berupa lahan kosong.
 
Penetapan NJOP, berdasarkan penilaian independen yang dilakukan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 
Setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya barulah ditetapkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta karena sudah terbentuk harga pasar.
 
Selain dugaan korupsi, polisi juga menyelidiki dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dalam proyek tersebut.
 
Tak Ada 
 
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan jajaran Pemprov DKI Jakarta tidak ada yang terlibat dalam kasus proyek reklamasi.
 
"Kalau teman-teman eksekutif itu memang fokus bahas. Bahas saja. Kita sama sekali tidak berhubungan apa-apa. Kita cuma bahas. Semangatnya, semangat bahas supaya selesai waktu itu," tutur Saefullah.

(Sammy)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com