Elektabilitas Rendah, Partai Tolak Jagokan Tokoh dari Luar Parpol

Elektabilitas Rendah, Partai Tolak Jagokan Tokoh dari Luar Parpol

Jakarta, HanTer - Tokoh-tokoh dari luar partai sulit maju menjadi calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres). Elektabilitas menjadi pertimbangan parpol meminang capres atau cawapres dari luar partai. 
 
"Faktor elektabilitas menjadi penentu. Jika di atas 50 persen partai akan mendekati. Tapi jika elektabilitas di bawah, saya kira sangat logis partai tidak mendukung mereka. Partai kan ingin berkuasa, masa mendukung calon yang elektabilitasnya rendah," ujar Pakar Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing dalam keterangan persnya, Rabu (13/6/2018).
 
Hal ini, katanya, dapat dilihat dalam kasus mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Imam Besar FPI Habib Rizieq Shibab, maupun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang digadang-gadang menjadi capres maupun cawapres. Keempat tokoh tersebut, elektabilitasnya masih sangat rendah. Hal itu terbukti dari beberapa hasil survei, nama-nama tersebut masih jauh tertinggal dari Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.
 
"Partai sangat mengacu pada elektabilitas calon. Calon-calon yang rendah, masa iya dipaksakan. Sebetulnya yang lebih aman yang elektabilitas 70 persen. Jokowi sendiri belum aman karena belum sampe 50 persen. Banyak swing votter," jelasnya. 
 
Karenanya, Emrus melihat dari situasi politik saat ini tidak terhindarkan adanya tiga poros. Dia beralasan karena komunikasi politik yang terbangun antar partai belum mengkristal ke dua poros, poros satu atau dua. 
 
Bahkan, lanjut Emrus, partai-partai yang saat ini sudah menunjukkan indikasi berada di posisi dua poros itu tidak ada jaminan mereka akan tetap berada di poros itu. Kondisinya masih sangat cair. 
 
"Sangat cair. Karena apa, prinsip dasarnya adalah mereka akan mau menyatu ke salah kalau kepentingan politik mereka terakomodasi. Sepanjang kepentingan politik mereka belum terakomodasi saya pikir mereka akan membuat poros baru," pungkasnya. 
 
Menurutnya dalam Pilpres 2019 sebenarnya tidak pas dipakai istilah koalisi. Kata dia, lebih pas dipakai istilah kerja sama politik. Pasalnya koalisi terjadi atas dasar ideologi dan sudah dibangun sejak lama, misalnya lima tahun lalu atau bahkan 10 tahun lalu. "Tetapi membentuk poros sangat dinamis dan bisa last minute. Karena itulah sangat pragmatis, lebih cocok sebagai kerja sama politik."  
 
"Terkait dengan itu, tampaknya tiga poros akan terjadi. Poros baru ini cenderung akan dinakhodai oleh Partai Demokrat, baru kemudian besar kemungkinan merapat PAN. Karena PAN rekan lama Demokrat, saat Hatta menjadi Ketum. Dan kemudian ada relasi kekeluargaan antara PAN dan Demokrat," pungkasnya.
 

(Anugrah)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com