Pengamat: Usulan Monitoring Mahasiswa dan Dosen Terkait Radikalisme Tidak Bermutu

Pengamat: Usulan Monitoring Mahasiswa dan Dosen Terkait Radikalisme Tidak Bermutu


Jakarta, HanTer - Pengamat Terorisme dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya menilai usulan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir untuk mendaftar semua nomer HP, akun medsos mahasiswa, dosen dan memonitoring merupakan ide tidak bermutu dan menggelikan. Alasana intrlektual dunia tidak bisa dikontrol secara sewenang - wenang oleh penguasa. 
 
"Itu (monitoring) usulan yang sangat tidak bermutu, bahkan menggelikan," ujar Harits kepada Harian Terbit, Kamis  (14/6/2018).
 
Harits menegaskan, jika media komunikasi dan sosial milik mahasiswa dan dosen juga harus di monitoring maka agar tidak tanggung-tanggung sekalian juga Menristekdikti dan Menkominfo untuk mengusulkan nomenklatur anggaran baru yakni kontra radikalisasi. Sehingga dengan adanya nomenklatur kontra radikalisasi maka bisa meminta tambah anggaran dari APBN dengan nilai trilyunan rupiah.
 
"Kalau perlu nanti setiap kampus perlu diusulkan adanya fakultas khusus untuk menderadikalisasi para mahasiswa dan dosen yang terpapar radikalisme," paparnya.
 
Atau, sambung Harits, dibuat persyaratan masuk perguruan tinggi bagi calon mahasiswa baru atau sudah lulus untuk memiliki sertifikat bebas terpapar radikalsime. Baik untuk jenjang S1, S2 begitupun S3. Jika masih kurang, nanti Menristekdikti mengandeng BIN atau BNPT untuk buat desk intelijen cyber agar bisa memonitor 24 jam semua konten komunikasi dari para mahasiswa dan dosen.
 
"Jangan setengah hati kalau mau cacat nalar dalam mengelola dunia kaum intelektual. Intinya, silahkan saja dengan kewenangan yang ada untuk melahirkan keputusan apa saja. Tapi jangan lupa semua resikonya kedepan juga harus berani tanggung dunia akhirat. Ngono yo ngono, tapi yo ojo ngono," kesalnya.
 
Seperti diketahui saat meresmikan pembangunan gedung Akademi Komunitas Negeri Madiun, Jumat (8/6/2018), Menristekdikti) Mohammad Nasir meminta para mahasiswa baru mencatatkan akun media sosialnya pada perguruan tinggi masing-masing. Perintah ini disampaikan Menteri untuk memantau indikasi adanya radikalisme di kampus.
 
“Rektor yang memonitor dan mengawasi,” ujarnya.
 
Jika ada indikasi mahasiswa terpapar radikalisme, ujar Menteri, kampus akan melakukan pendampingan. “Profiling terhadap pemegang akun-akun itu''. Menurut Menteri, media sosial menjadi salah satu sarana yang perlu diwaspadai dan diperhatikan dalam penyebaran paham radikal. Karena itu, untuk memastikan mahasiswa aman dari paparan radikalisme, Nasir meminta kampus turut menelusuri rekam jejak digital mahasiswanya.
 
Menteri mengatakan radikalisme dapat memecah belah persatuan bangsa. Karena itu, setiap warga perlu ikut terlibat dalam pengawasan di kehidupan sehari-hari. “Jangan sampai merasa menang sendiri, merasa benar sendiri. Radikalisme harus dibasmi.”
 
Selain memantau akun-akun media sosial mahasiswa untuk mendeteksi indikasi radikalisme di kampus, kata Menteri, upaya lainnya juga bisa melalui sistem pembelajaran.
 
Rencananya, Menteri Nasir akan mengumpulkan semua rektor perguruan tinggi negeri se-Indonesia untuk membahas masalah radikalismedi dalam kampus pada 25 Juni 2018 mendatang.
 

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com