TAJUK: Pilkada Serentak Jangan Dikotori Politik Uang

TAJUK: Pilkada Serentak Jangan Dikotori Politik Uang


Besok, Rabu, 27 Juni 2018, Pilkada serentak digelar di 171 daerah. Pada pesta demokrasi yang diselenggarakan di 17 Provinsi, 115 Kabupaten, dan 39 Kota di seluruh Indonesia ini, rakyat akan memilih pemimpin daerah/kepala daerah (gubernur, Bupati.walikota bersama wakilnya). Kepala daerah terpilih akan memimpin wilayahnya selama 5 tahun.

Pilkada serentak tentu sangat penting karena menyangkut nasib rakyat dan masa depan derah dan negeri ini. Itulah sebabnya,  seluruh elemen bangsa harus menjaga dan mengawasi agar pilkada berlangsung jujur dan adil, juga tanpa politik uang. Para pemilih harus menolak politik uang atau praktek jual bei suara.

Pilihlah pemimpin daerah yang bermoral. Jangan karena uang Rp. 100.000, bahkan Rp. 150.000, kita memilih pemimpin yang tak bermoral, tidak amanah, dan terindikasi korupsi. Jika itu dilakukan rakyat yang akan rugi karena selama lima tahun menjadi kepala daerah, rakyat tidak akan menerima hasil pembangunan.

Kita anjurkan agar masyarakat memilih dengan pertimbangan rasional, bukan sekedar emosional. Dan yang terpenting dengan pertimbangan nurani dan kata hati, bukan kepentingan sesaat. Ingat, uang Rp100.000 atau Rp150.000 hanya bisa membahagiakan sehari. Tapi bisa menyengsarakan 5 tahun.

Publik harus mengetahui “track record” calon kepala daerah dan partai yang mengusungnya. Pilihan harus dibertikan kepada calon yang berintegritas tinggi; visi misi, bersih, jujur, religius, serta berorientasi keumatan.

Memilih itu adalah hak. Tapi sekaligus tanggung jawab. Karenanya lakukan hak pilih secara bertanggung jawab, selama dan setelah memilih. Pada akhirnya kedewasaan demokrasi tercenrmin dari sikap kita terhadap hasil pemilihan. Apapun hasilnya terima dengan lapang dada dan legowo. Kedepankan kepentingan umum di atas kepentingan golongan/kelompok.

Sementara itu Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah berharap masyarakat tak memilih calon kepala daerah yang melakukan politik uang dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018. Menurut dia, hal itu akan berdampak buruk bagi masa depan masyarakat dan pemimpin daerahnya sendiri.

Harapan kita Pilkada 2018 ini mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu memimpin daerahnya dengan baik. Pemimpin daerah yang bisa mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran di daerahnya.

Itulah sebabnya kita mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersikap aktif dalam memantau pelaksanaan pesta demokrasi di daerah masing-masing. Masyarakat diharapkan juga tak apatis dalam memilih calon-calon yang berintegritas. Sebab, masa depan daerah selama lima tahun mendatang dipegang oleh masyarakat sendiri.

Jika ada calon yang memainkan politik uang, ingin membeli suara masyarakat, segera laporkan ke  penyelenggara pemilu atau aparat terkait lainnya.

Kita mengingatkan bahwa praktik politik uang itu haram dan menciderai demokrasi. Di sisi lain, politik uang menjadi awal sebuah pemerintahan yang koruptif.  Karena kepala daerah yang melakukan praktik politik uang kalau sudah menjabat maka akan mencari pengganti ongkos ketika kampanye, entah itu dengan jual beli jabatan, proyek dan sebagainya. Mereka mengabaikan visi misi dan kinerja.

Selain itu, tak kalah penting juga diingatkan netralitas TNI/Polri. Karena dua status penjaga keamanan ini strategis untuk terciptanya pelaksanaan Pilkada yang bersih konflik. Apalagi jika ada di antara calon yang berasal dari TNI. Dicemaskan, ada aksi dukung mendukung. Dan lebih dicemaskan lagi melakukan intimidasi.

Profesionalitas dan netralitas prajurit harus dijunjung tinggi. Tujuannya, agar rakyat di daerah bisa melaksanakan hak pilih mereka dengan baik, tanpa intimidasi dan gangguan keamanan.

 

 

(***)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com