Semua Pihak Harusnya Sama di Hadapan Hukum Terkait Pemenang Pilkada yang Bermasalah

Semua Pihak Harusnya Sama di Hadapan Hukum Terkait Pemenang Pilkada yang Bermasalah


Jakarta, HanTer - Saat ini publik mendorong komitmen aparat penegak hukum untuk memproses pemenang Pilkada yang tersangkut hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya telah menetapkan sembilan calon kepala daerah yang tersangkut kasus dugaan korupsi.‎ Satu di antara tersangka yakni Syahri Mulyo, pemenang Pilkada 2018 yang tersangkut dugaan suap proyek peningkatan jalan di Kabupaten Tulungagung.
 
Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA) Tohadi mengatakan, aparatur penegak hukum harusnya mampu memperlakukan pejabat pemerintah atau pejabat negara yang tersangkut hukum untuk sama di hadapan hukum (equality before the law) seperti halnya warga negara lainnya. Begitupun bagi pemenang Pilkada 2018 yang bermasalah maka harus tetap diproses hukum untuk memberikan keadilan bagi semua.
 
"Dalam penegakan hukum ini harus dipisahkan dua hal yakni proses politik dan proses hukum," ujar Tohadi kepada Harian Terbit, Senin (2/7/2018).
 
Menurut Tohadi, dari sisi proses politik maka pemenang Pilkada memang tetap bisa dilantik menjadi kepala daerah, karena dari kacamata belum berstatus salah sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sedangkan dari sisi proses hukum, jika sudah cukup bukti permulaan yang cukup maka proses hukum tetap bisa dilanjutkan oleh penegak hukum.
 
"Namun yang paling penting aparatur penegak hukum harus mampu memperlakukan pejabat pemerintah atau pejabat negara sama di hadapan hukum (equality before the law) seperti halnya warga negara lainnya," tegasnya.
 
Tohadi menuturkan, yang patut dikritisi dari kasus terpilihnya seseorang yang terlibat kasus hukum dalam Pilkada itu menunjukkan bahwa preferensi masyarakat dikaitkan dengan integritas calon memang masih menjadi masalah. Itu artinya kesadaran antikorupsi atau kejahatan lainnya dalam masyarakat harus lebih mendapat prioritas dan konsern semua pihak agar pejabat yang terpilih bersih dari berbagai kasus.
 
"Khusus untuk korupsi, hematku KPK harus melakukan monitoring dan supervisi sebagaimana kewenangan yang diberikan UU Tipikor, terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat yang telah terpilih dalam Pilkada. Jika perlu bisa diambil alih sesuai ketentuan UU Tipikor dimaksud," jelasnya.
 
Selain itu, sambung Tohadi, gerakan sosial kontrol masyarakat memang harus dibangun agar tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari berbagai macam masalah hukum. Oleh karena itu  peran pemuka agama dan tokoh masyarakat menjadi penting. Selain itu media massa juga harus ikut melakukan kontrol melalui pemberitaan kepada masyarakat bahwa ada pejabat atau petinggi negara yang harus dikritisi.
 
Selain Syahri Mulyo, petahanan Bupati Tulungagung, Jawa Timur, pemenang Pilkada 2018, KPK sedang memproses hukum delapan calon kepala daerah lainnya yakni Calon Bupati Subang, Imas Aryumningsih; Calon Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko; Calon Gubernur NTT, Marianus Sae, Calon Gubernur Lampung, Mustafa; ‎Calon Gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus; Calon Gubernur Sultra, Asrun; serta dua Calon Wali Kota Malang, Yaqud Ananda Gudban dan M Anton.

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com