Reklamasi Tak Cukup Hanya Pergub, Anies Diminta Buat Perda

Reklamasi Tak Cukup Hanya Pergub, Anies Diminta Buat Perda


Jakarta, HanTer - Guna menunjang Badan Pelaksana Reklamasi (BPR), Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diusulkan agar meminta Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi Teluk Jakarta.
 
"Adanya Perda Reklamasi sangat dibutuhkan, karena masalah reklamasi tidak bisa diselesaikan secara tuntas hanya dengan pergub (peraturan gubernur)," kata Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, Rabu (4/7/2018).
 
Amir mengungkapkan, penghentian megaproyek reklamasi Teluk Jakarta bukan semata-mata untuk kepentingan Jakarta, tapi juga kepentingan nasional, serta memiliki pengaruh lingkungan strategis.
 
Meski demikian, lanjut Amir, sambil menunggu raperda diajukan ke DPRD DKI, BPR harus menyelesaikan beberapa masalah prinsip terkait empat pulau reklamasi yang pembangunannya dihentikan Anies.
 
"Yang harus diselesaikan soal prinsip dari aspek pemerintahan, tata ruang dan sosial budaya. Khususnya yang berkaitan untuk mewujudkan keadilan untuk masyarakat, terutama nelayan pesisir Jakarta," ujar Amir.
 
Terkait pengelolaan empat pulau oleh BPR, menurut Amir, juga harus mempertimbangkan adanya perjanjian kolaborasi antara Pemprov DKI dengan PT Kapuk Niaga Indah (KNI) yang diteken Sekda pada 11 Agustus 2017.
 
"Karena ketentuan dalam perjanjian ini akan berpengaruh terhadap penyusunan raperda," tegas Amir.
 
Sambil menunggu raperda,  gubernur dan DPRD juga perlu meminta penjelasan Sekda terkait perjanjian kolaborasi dengan PT KNI.
 
Mempertanyakan
 
Dilain pihak, sejumlah anggota DPRD mempertanyakan tujuan pembentukan BPR. Pasalnya, tidak jelas apakah keberadaan badan itu untuk mempertegas penghentian seluruh upaya reklamasi atau malah melanjutkan pembangunan pulau reklamasi di pantai utara (pantura) Jakarta berdasarkan versi gubernur.
 
Ketua Fraksi Partai Demokrat DKI Taufiqurrahman mengaku hingga kini masih menebak-nebak tujuan pembentukan Badan Pelaksana Reklamasi yang menurut gubernur, dilakukan menindaklanjuti Keppres No 52/1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta.
 
Menurut Taufiq, gubernur sudah memiliki unit berupa Komite Penataan Pesisir di Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang telah dibentuk terlebih dulu, jauh sebelum gubernur menyegel pembangunan di Pulau D dan menutup lokasi pembangunan Pulau C reklamasi beberapa hari lalu.
 
"Kita lihat saja rencana penataannya akan seperti apa, karena kalaupun akan dilaksanakan pasti harus mengacu ke Perda Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang akan dibahas di DPRD. Soal perlu badan baru atau tidak, itu hak prerogatif Gubernur, kita lihat saja, apakah fungsinya akan bertabrakan dengan Komite Penataan Pesisir TGUPP," kata Taufiq di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/7/2018).
 
Dia mengaku tidak mempersalahkan jika Badan Pelaksana Reklamasi dimaksudkan untuk menghentikan proyek dan mempermudah pengelolaan proyek yang terlanjur dibangun untuk dimanfaatkan sepenuhnya bagi kepentingan publik. Sebaliknya, jika badan tersebut untuk meneruskan proyek reklamasi, pihaknya bakal protes keras karena sejak awal Demokrat menolak reklamasi lantaran meyakini reklamasi membawa dampak buruk terhadap lingkungan.

(Sammy)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com