Belum Laksanakan UU No.20/2011, Apartemen di DKI Belum Miliki Izin Pengelolaan

Belum Laksanakan UU No.20/2011, Apartemen di DKI Belum Miliki Izin Pengelolaan


Pengelolaan rumah susun (Rusun) maupun apartemen di DKI dinilai menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI. Pasalnya, kurang tertibnya pengelolaan terkait izin operasional dari pemerintahan provinsi DKI Jakarta, tak mengacu pada pasal 56 dalam Undang Undang No.20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.
 
Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dadang Rukmana, mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta belum melaksanakan Undang Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, terutama pasal 56 mengenai izin pengelolaan rusun atau apartemen komersial.
 
Salah satu akibatnya, kata Dadang, banyak konflik yang terjadi antara penghuni dengan pengelola rusun atau apartemen komersial salah satunya dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana dari Pasal 56 UU Rusun tersebut.
 
"Dimana dalam pasal tersebut, untuk DKI izin usaha pengelolaan gedung dikeluarkan oleh Gubernur," kata Dadang di Jakarta, Senin (9/7/2018).
 
Sehingga, lanjutnya, muncul permasalahan dimana penghuni meminta pengelola gedung untuk memiliki izin. Sementara pengelola gedung tidak diberikan mekanisme yang jelas oleh Pemprov DKI bagaimana prosedur dan persyaratan untuk bisa mendapatkan izin tersebut.
 
Padahal, kata dia, hal tersebut sudah diamanatkan dalam UU.  "Itu kewenangannya memang diserahkan ke kabupaten kota, atau provinsi kalau di DKI Jakarta. Dia harus menyiapkan perangkatnya, siapa yang harus memberikan izin usaha pengelolaan gedung, rusun atau apartemen. Instruksi itu sudah ada dan harus dilaksanakan. Kami, PUPR mendorong untuk itu," ujarnya 
 
Berdampak 
 
Plt Ketua Umum Kesatuan Aksi Pemilik Penghuni Rumah Susun (KAPPRI) Kombes Pol Purn, Simson Munthe, mengatakan, guna menindaklanjuti amanat Pasal 56 Undang undang No.20 Tahun 2011, Pemprov DKI sebaiknya segera merampungkan naskah peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Rumah Susun. Dimana, salah satu syaratnya adalah mencantumkan persyaratan ijin operasional pengelolaan di Rusun/Apartemen.
 
"Yang utamanya adalah semua badan pengelola apartemen belum memiliki ijin operasional dari Gubernur DKI Jakarta yang telah diamanatkan pasal 56 ayat 3 UU No. 20/2011 tersebut," ujarnya di Jakarta, Senin (9/7/2018).
 
Sebagai pemilik unit di beberapa apartemen yang ada di Jakarta ini, Simson mengaku sangat merasakan kurangnya tertib pengelolaan di Apartemen. Simson mengungkapkan, bahwa mayoritas pengelola di berbagai apartemen adalah pengembang apartemen itu sendiri atau merupakan anak perusahaan dari pengembang itu.
 
"Keadaan ini tentu saja sangat berdampak kurang baik dalam pengelolaan rumah susun," terang dia.
 
Aplikasi Online
 
Plt Kadisperum DKI Jakarta, Melli Budhiastuti, menyatakan bahwa pembuatan peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Rumah Susun sudah mendapat izin dari Kementerian PUPR.
 
"Dan telah disesuaikan dengan draf Peraturan Pemerintah dan draf Peraturan Menteri Tentang Rumah Susun yang saat ini sudah berada di Kemenkumham," katanya di Jakarta, Senin (9/7/2018).
 
Ia juga menjelaskan, dalam draf Peraturan Pemerintah dan draf Permen PUPR ada tercantum keharusan Badan Pengelola memakai aplikasi online dalam pelaksanaan pengelolaan dan transparansi keuangan. 

(Harian Terbit/Sammy)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com