Aset Utang Petani Tambak Dipasena Rp 4,8 Triliun Diserahkan Kepada Kementerian Keuangan

Aset Utang Petani Tambak Dipasena Rp 4,8 Triliun Diserahkan Kepada Kementerian Keuangan


Jakarta, HanTer - Dalam persidangan dengan terdakwa Syafruddin Temenggung, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/7/2018) terungkap bahwa BPPN pernah mengusulkan agar hutang petani tambak Dipasena dijual. Hal tersebut disampaikan oleh Yusak Kazan dalam komite eksekutif  BPPN, yang ikut mengusukan agar utang petani tambak senilai Rp 4,8 triliun dijual. 
 
Atas usulan tersebut kemudian ketua BPPN mengusulkan kepada KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) mengusulkan agar hutang petani tambak dijual. Namun KKSK melalui keputusan pada tanggal 14 Februari 2004 tidak menyetujui usulan penjualan hutang petambak, KKSK minta hutang petani tambak direstrukturisasi. 
 
Dalam persidangan, terdakwa Syafruddin yang diminta oleh hakim menanggapi keterangan saksi, mengatakan, “BPPN mengusulkan agar hutang petani tambak dijual, namun ditolak oleh KKSK. KKSK meminta agar hutang direstrukturisasi, dengan hutang maksimum Rp 100 juta per petambak dan utang petambak tersebut dialihkan kepada Menteri Keuangan,” jelas Syafruddin di depan persidangan.   
 
Syafruddin menambahkan, berdasarkan keputusan KKSK tersebut, BPPN melaksanakannya dengan menyerahkan aset utang petambak sebesar Rp 4,8 triliun telah dialihkan kepada Menteri Keuangan tanggal 27 Februari 2004.
 
Sedangkan terkait utang petambak, saksi Robertus Bilitea mantan direktur hukum BPPN dalam MSAA utang petani tambak di jamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja dan PTWahyuni Mandira. 
 
“Utang petani plasma dijamin oleh perusahaan inti Dipasena melalui akta penjaminan No 143/1998 dan akta No 67/1996,” jelas Robertus. 
 
Menurut kuasa hukum SAT, Ahmad Yani mengatakan dengan perusahaan Inti Dipasena dan Wahyuni Mandira yang sudah diambil BPPN, maka restrukturisasi hutang petambak plasma dapat sepenuhnya dilaksakan. 
 
“Karena sudah sudah ditangan BPPN dan restrukturisasi dilanjutkan oleh PT PPA yang dibentuk pemerintah untuk menangangani semua asset produktif BPPN,” jelas Ahmad Yani. 
 
Sementara keterangan saksi Tjang Soen Eng mantan Direktur Ernest And Young (E&Y) mengatakan “Kita mendapatkan tugas untuk melakukan penghitungan sesuai dengan keseusaian matematis dari BPPN,” jelanya. 
 
Dari hasil kajianya E&Y menemukan fakta bahwa tidak ada penurunan nilai asset perusahaan (12 perusahaan) Sjamsul Nursalim yang diserahkan kepada BPPN. “Ada kelebihan  US$ 1,3 juta untuk keseluruhan, dan untuk Dipasena Group nilainya lebih US$ 24 juta” jelasnya. E&Y juga  menegaskan bahwa utang petambak plasma dijamin oeh PT Dipasena bukan oleh Sjamsul Nursalim. “Semua hasil kajian tersebutdiserahkan kepada PT TSI dan BPPN,” jelas Tjang Soen Eng di didepan persidangan. 
 
Menurut Ahmad Yani, kuasa hukum SAT, semua opini hukum dari konsultan baik dari LGS (Lubies, Gani & Surowijoyo) dan TBH (Tim Bantuan Hukum) terhadap MSAA-BDNI telah disampaikan langsung kepada KKSK. Atas penugasan KKSK, TPBH (Tim Pengarah Bantuan Hukum dan Komite Pengawas  BPPN (OC-BPPN) telah menyamkan hasil kajiannya kepada KKSK. Sehingga keputusan KKS pada tanggal 7 Oktober 2002, juga sudah mengakomodir TPBH dan OC-BPP, yang dalam putusannya mengatakan, pertama, tagih Sjamsul Nursalim sebesar Rp 428 miliar untuk menyelesaikan pembayaran setara tuna Rp 1 triliun, kedua ambil alih BPPN kepemilikan perusaan akuisisi sebanyak 12 perusahaan senilai Rp 27.4 triliun, ketiga lakukan FDD ( Final Due Diligance kepada seluruh perusahaan akuisisi. 
 
“Atas keputusan KKS 7 Oktober 2002 tersebut, BPPN melaksanakan secara tuntas perintah/keputusan KKSK,” jelas Ahmad Yani SH. 

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com