Parpol Siapkan Rp100 Triliun untuk Pileg dan Pilpres 2019

Parpol Siapkan Rp100 Triliun untuk Pileg dan Pilpres 2019


Jakarta, HanTer - Pipres tak lama lagi digelar. Selain menyiapkan calon anggota legislatif (caleg) dan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden , partai politik `dipusingkan` dengan persiapan dana yang diperlukan untuk keperluan kampanye. Tentu saja dibutuhkan angka nominal yang fantastis. Sedikitnya parpol butuh sekitar Rp100 miliar sampai Rp200 miliar.
 
Bahkan rumors berkembang, ada parpol yang sudah menyiapkan dana sampai ratusan triliun rupiah untuk keperluan kampanye, ‘mahar’ politik, biaya sosialisasi, honor saksi termasuk biaya-biaya pelengkap seperti transportasi dan konsumsi yang umumnya juga harus tersedia.
 
Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mempertanyakan adanya parpol yang sudah menyiapkan dana Rp100 triliun  untuk persiapan capres dan cawapres di Pilpres 2019. Jika ada parpol yang menyiapkan dana sebesar itu untuk mengikuti Pilpres 2019 maka tidak masuk akal dan janggal. Apalagi jika tidak diketahui dana dari mana dan siapa penyandang atau bandarnya.
 
"Kalau ada parpol yang sudah menyiapin Rp.100 triliun, itu duit dari mana. Nggak masuk akal dan sangat janggal klau ada partai yang sudah siap dengan 100 triliun untuk ikut Pilpres 2019," kata Uchok Sky Khadafi kepada Harian Terbit, Senin (9/7/2018).
 
Uchok menegaskan, jika memang ada partai yang telah menyiapkan dana sebesar itu maka KPK harus menyelidiki partai tersebut. KPK  harus menelusuri sumber uang ratusan triliun,  apakah dari yang halal atau haram. Karena adanya dugaan uang ratusan triliun tersebut akan berdampak tidak sehat demokrasi seperti akan adanya money politik dalam Pilpres 2019 mendatang.
 
"Jika benar adanya duit rarusan untuk ikut Pilpres 2019 maka ini akan berdampak tidak sehat demokrasi seperti akan adanya money politik," paparnya.
 
Rp314 Miliar
 
Sementara itu, Koordinator investasi CBA Jajang Nurjaman juga mengatakan, biaya pencapresan masih menjadi persoalan tersendiri, permasalahannya yakni dalam keterbukaan partai terkait berapa besar biaya yang disiapkan dan didapatkan serta dari mana saja sumbernya. Contoh, biaya pencapresan di pilpres sebelumnya tahun 2014 baik parpol maupun tim sukses tidak terbuka membeberkan total biaya yang dihabiskan.
 
"Biaya pencapresan saat itu yang dibuka kepada publik hanya ratusan miliar yakni Rp 166,6 miliar untuk pasangan Prabowo Hatta dan Rp 312 miliar untuk Jokowi-JK," jelasnya.
 
Namun pada kenyataannya uang yang beredar sebagai imbas dari Pilpres 2014 menambah sumbangsi perputaran atau peredaran uang di Indonesia sampai Rp100 triliun lebih. Jadi tidak aneh, jika di Pilpres 2019 nanti uang yang disiapkan Parpol bisa lebih gila lagi demi memenangkan jagoannya.
 
"Hal ini harus diwaspadai, karena patut dipertanyakan tentang asal-muasal sumber uang ratusan triliun ini. Jangan sampai berasal dari sumber-sumber tidak jelas, apalagi dari APBN atau APBD," paparnya.
 
Fantastis
 
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (25/6) mengatakan,  dalam Pemilihan Legislatif setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing memiliki dua saksi. Saat ini ada 860.000 TPS di Indonesia. Sebanyak dua saksi yang ada di TPS dihargai Rp 100.000.
 
Ini artinya, dana untuk saksi yang harus digelontorkan oleh para caleg adalah Rp 86 miliar. Dana ini belum termasuk biaya-biaya pelengkap seperti transportasi dan konsumsi yang umumnya juga harus tersedia.
 
"Itu mungkin ambil yang gampangnya ya, misal Rp 100.000 dikali 860.000 TPS. Berarti totalnya Rp 86 miliaran lebih lah," katanya.
 
Angka Rp 86 miliar yang tergolong sangat kecil itu masih tidak seberapa jika dijumlah dengan biaya lainnya. Misalkan saja biaya kampanye berupa pemasangan iklan.
 
"Kertas, spanduk dan pamflet kan dibuatkan, tapi untuk pemasangan tidak ditanggung. Ini paling sederhana, jika di kali 600 titik. Kalau mau di kali kecamatan 6000 kecamatan," paparnya.
 
Dalam Pilpres, kampanye akan dilakukan di 34 provinsi. Dalam satu kali kampanye pihak Parpol minimal menggelontorkan dana Rp 50 juta. Jika dihitung satu kali kampanye maka parpol mengeluarkan dana sebesar Rp 1,7 miliar.
 
"Yang besar itu kan biaya kampanye. Kita kampanya di 34 provinsi, ya sudah kalikan. Karena biaya kampanye tidak di cover oleh negara,"  ujarnya.

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com