DPN PKPRI Ajukan Gugatan Uji Materi Terhadap UU No 17/2017

DPN PKPRI Ajukan Gugatan Uji Materi Terhadap UU No 17/2017


Jakarta, HanTer - Dewan Pimpinan Nasional Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen (DPN PKPRI) mengajukan  Permohonan Uji Materil ke Mahkamah Internasional atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Gugatan diajukan karena Ketua Umum dan Sekjen PKPRI Sri Sudarjo -  Dianul Hayezi akan maju sebagai pasangan capres dan cawpres di Pilpres 2019.
 
Ketua Umum PKPRI Sri Sudarjo mengatakan, uji materi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan terkait Pasal 222 dan Pasal 226 Angka 1. Pasal 222 berbunyi Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.
 
Sedangkan Pasal 226. angka 1 menyatakan Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu. Menurut Sudardjo, harusnya  pasal frasanya dirubah dan dinyatakan tidak mengikat Pasal 222, Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 27% dari jumlah kursi DPR.
 
Aau memperoleh 30% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya dan/atau 30% suara pemilih yang tidak memilih partai-partai lainnya karena setiap suara yang masuk dalam DPT adalah suara sah secara nasional dan suara sah tersebut secara otomatis telah bergabung didalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen karena yang memperjuangkan hak memilih untuk tidak memilih adalah wujud kedaulatan rakyat
 
"Mengapa harus dirubah persentasinya? Karena data memilih untuk tidak memilih jauh lebih besar jumlahnya dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, seperti yang dirilis KPU sejumlah 30,42%," ujar Sudarjo di Jakarta, Kamis (12/3/2018).
 
Sedangkan pada Pasal 226 Angka 1, sambung Sudardjo, harusnya pasal frasanya dirubah dan dinyatakan tidak mengikat Pasal 226 angka 1, bakal pasangan calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen ke KPU dan pasangan calon yang suaranya lebih banyak ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang secara demokratis.
 
"Alasan kami ajukan pengujian Pasal 222 dan 226 angka 1 Nomor 7 Tahun 2017 karena KPU belum mengakomodir angka memilih yang tidak memilih karena pemilih yang mengambil sikap tidak memilih termasuk didalam DPT. Karena kami (pemilih yang tak mencoblos) berada dalam daftar pemilih tetap. Kami adalah suara sah nasional dan bisa dikatakan pemenang sah atas pemilihan umum apabila suara kami melampaui orang-orang mencoblos partai lainnya karena kemenangan kamipun merupakan representasi sejati, kemenangan dan kedaulatan rakyat," jelasnya.
 
Sebagai pemohon lanjut Sudarjo hak dan/atau kewenangannya mengalami kerugian konstitusi spesifik (khusus), karena pemohon tidak pernah bisa memilih maupun dipilih dan tidak pernah diakomodir kemenanganya memilih untuk tidak memilih. 
 
"Pemohon tidak mungkin memilih partai-partai lainya yang tidak sesuai dengan standar pemohon baik secara landasan ideologis, plaform perjuangan, visi, misi, cita-cita dan tujuan pemilih! Bagaimana rakyat mau memlih apabila partai partai politik lainya tidak sesuai dengan standard dan criteria pemilih," paparnya.
 
Sudardjo menuturkan, silih berganti kekuasaan dari rezim orde baru sampai dengan rezim reformasi lanjut dia, rakyat tidak pernah disuguhkan pemimpin yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Padahal kehadiran pemimpin yang sejatinya bisa melindungi dam mensejahteraakan rakyat, serta bisa menciptakan rasa keadilan. Namun kehadiran pemimpin di negeri tercinta ini hanya membuat penindasan baru, kemiskinan akut, kemelaratan layaknya sebuah kutukan yang membuat rakyat semakin hari semakin terpuruk.
 
"Negara seakan akan tidak pernah hadir didalam penderitaan rakyat karena kehadiran pemimpin tidak berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemimpin yang hadir dari era orde baru sampai orde reformasi merupakan representasi dari tirani partai politik dan kedaulatan KPU atau penyelenggara Pemilihan Umum. Itulah yang menyebabkan pemohon memilih untuk tidak memilih partai-partai lainnya yang berhianat terhadap Pancasila dan UUD 1945," paparnya.
 
"Dapatlah kita sepakati bahwa memilih untuk tidak memilih adalah pilihan! Karena memilih untuk tidak memilih adalah pilihan sudah pantas dan sepatutnya sikap tidak memilih apabila menang harus dibuat regulasinya oleh KPU dan ditetapkan sebagai pemenang didalam pemilihan umum," pungkasnya.

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com