CBA Desak Dugaan Korupsi Kementerian PUPR Diusut Tuntas

CBA Desak Dugaan Korupsi Kementerian PUPR Diusut Tuntas


Jakarta, HanTer - Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui satuan kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS Indragiri-Akuaman, WS Kampar, WS Rokan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan proyek pembangunan bangunan pengendali sedimen Batang Kuranji dan anak sungainya yang berlokasi di kecamatan Kuranji Kota Padang.
 
"Tercatat dalam pantauan CBA bahwa Proyek Kemen PUPR ini masuk 4 tahun anggaran yakni 2017, 2018, 2019, dan 2020. Proyek ini sendiri bernilai Rp244,1 miliar lebih," ujar Jajang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/7/2018).
 
Jajang menjelaskan, CBA mencatat proyek pembangunan bangunan pengendali sedimen Batang Kuranji dan anak sungainya cukup alot dan panjang. Hal ini terlihat dari 4 kali amandemen. Catatan penting lainnya ditemukan adanya indikasi permainan dalam proyek bernilai ratusan miliar ini.
 
Lebih lanjut Jajang mengungkapkan sebagaimana penjelasan berikut ini :
 
Pertama, di pertengahan tahun 2015  pihak kemen PUPR menunjuk PT. PP selaku pemenang proyek dan menyepakati nilai proyek sebesar Rp238.449.000.000, namun dalam perkembangannya terjadi beberapa kali amandemen.
 
Kedua, nilai proyek yang sebelumnya bernilai Rp238,4 miliar berubah dan bertambah menjadi Rp244.198.975.000. Hal ini sangatlah janggal karena selisih penambahan nilai cukup besar sebesar Rp 5,7 miliar.
 
Ketiga, dalam pelaksanaan pembangunan bangunan pengendali sedimen Batang Kuranji dan anak sungainya ditemukan indikasi mark up. Di mana pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT PP terkait pekerjaan galian dan timbunan, normalisasi sungai dan perkuatan tebing senilai Rp 27 milar lebih tidak sesuai dengan laporan yang diberikan, namun aneh PT PP tetap mendapatkan bayaran yang sama dari Kemen PUPR.
 
"Berdasarkan data di atas, CBA mendorong pihak berwenang khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti temuan di atas, Jika perlu panggil Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk dimintai keterangan," pungkasnya.
 

(Danial)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com