DPRD DKI:Periksa Hasil Lelang Proyek Kantor Kecamatan Priok

DPRD DKI:Periksa Hasil Lelang Proyek Kantor Kecamatan Priok


 
Jakarta, HanTer - Pihak DPRD DKI Jakarta meminta Inspektorat DKI memeriksa hasil lelang pembangunan Kantor Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. 
 
Karena, proses lelang yang dilakukan diduga melanggar sejumlah prosedur dan berpotensi merugikan kas daerah hingga miliaran rupiah. 
 
Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, mengatakan, pemeriksaan diperlukan karena adanya laporan masyarakat.
 
"Inspektorat harus melakukan pemeriksaan awal terhadap adanya dugaan kecurangan dalam proses lelang," katanya di Jakarta, Kamis (9/8/2018).
 
Dari data yang diperoleh, dewan panitia memenangkan peserta nomor empat dengan penawaran senilai Rp18,3 miliar pada proyek pembangunan Kantor Kecamatan Tanjung Priok.  Padahal, tiga penawaran terendah pertama justru diabaikan. 
 
Selain itu terdapat hal yang cukup menimbulkan pertanyaan. Dari dokumen yang ada, Pokja telah melakukan kebohongan dan pelanggaran dengan menggugurkan penawaran dengan alasan di dalam dokumen penawaran tersebut banyak terdapat kekurangan.
 
Adapun dalam dokumen tersebut dilampirkan sebagai berikut,;
 
- Rekening Terlampir, Nilai Kas kurang dari 5 persen tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan dan kerangka acuan kerja (KAK) Yang Mana peraturan tersebut tidak ada dalam PERPRES.
 
- Tenaga Ahli Project Manager An. Poster Tidak melampirkan SKA ahli Manajemen Proyek Utama. Alasannya tidak benar, karena Dokumen tersebut dilampirkan dalam dokumen penawaran.
 
- Tenaga Ahli Project Manager Hutape Tidak Melampirkan PPh pasal 21. Alasannya tidak benar, karena dokumen tersebut dilampirkan dalam dokumen penawaran.
 
- Tenaga Ahli Site Manager/Tenaga alhi sipil an. Dangnar Sitanggang tidak melampirkan PPh Pasal 21. Alasannya tidak benar, karena dokumen tersebut dilampirkan dalam dokumen penawaran.
 
Adapun pada alasan surat pernyataan personil yang dimasukan dalam daftar personil/tenaga ahli pada PD. Torus Jaya, disebutkan bahwa yang bersangkutan menyatakan bukan tenaga ahli tetap itu tidak benar. Karena, surat tersebut telah dilampirkan dan berbunyi bahwa tenaga ahli sebagai tenaga ahli dan karyawan tetap pada perusahaan tersebut.
 
Panitia lelang juga telah melompati atau menyalahi proses tahapan pengumuman pemenang yang seharusnya ada surat undangan pembuktian kualifikasi, namun ditiadakan.
 
Denny Yusdan Ketua Pokja lelang sebelumnya mengatakan tim sudah melakukan lelang sesuai prosedur.

(sammy)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com