INSA Minta Dukungan Pemerintah Tingkatkan Pelayaran Nasional

INSA Minta Dukungan Pemerintah Tingkatkan Pelayaran Nasional


Jakarta, HanTer - Indonesian National Shipowners Association (INSA) minta dukungan pemerintah untuk mendorong daya saing serta membuka peluang pasar bagi pelayaran niaga nasional yang masih terbuka luas. Sehingga bisa mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang gencar dipromosikan oleh pemerintahan Jokowi - JK.

"Perlu dukungan dari perbankan untuk pembiayaan pengadaan kapal yang berkualitas guna mendukung kegiatan perekonomian nasional, antara lain berupa bunga kompetitif, jangka waktu pinjaman yang berjangka panjang, dan prosedur persyaratan pinjaman lebih sederhana," kata Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto saat perayaan HUT ke-51 INSA di Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Carmelita menegaskan, dukungan itu diharapkan mengingat kebutuhan kapal yang cukup besar sekaligus membuka peluang bagi pelayaran niaga nasional dalam kegiatan ekspor dan impor.

Dia menilai untuk mendukung daya saing pelayaran nasional, maka pemerintah seharusnya memberikan kebijakan yang perlakuannya setara untuk pelayaran nasional, seperti yang diterapkan negara lain terhadap industri pelayarannya.

"Berbagai upaya telah dilakukan INSA untuk meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional. Seperti, telah diterapkannya asas cabotage melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran," jelasnya.

Anggota INSA, sambung Carmelita juga telah berhasil mengisi kebutuhan angkutan laut dalam negeri dengan berbagai jenis dan ukuran kapal. Hal ini terlihat dengan adanya pertumbuhan jumlah armada niaga nasional yang sangat signifikan.Selain itu, INSA juga terus berupaya meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional guna memperluas pangsa pasarnya di sektor angkutan laut luar negeri atau yang dikenal dengan Beyond Cabotage.

"Upaya yang dilakukan INSA mendapat respon positif dari pemerintah dengan diterbitkannya PM Perdagangan No 48 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu," paparnya.

Menurut Carmelita, ketentuan ini menjadi tantangan mengingat kebutuhan kapal yang cukup besar dan sekaligus membuka peluang pasar bagi pelayaran niaga nasional dalam kegiatan ekspor impor. Untuk mendukung daya saing pelayaran nasional, maka pemerintah seyogyanya memberikan kebijakan yang bersifat equal treatment bagi pelayaran nasional, seperti yang diterapkan negara lain terhadap industri pelayaran.

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com