Kegagalan Menteri Jokowi

Kegagalan Menteri Jokowi

APBN Deficit Rp150 Triliun

Jakarta, HanTer-- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menurun dari Rp 151 triliun akhir Juli 2018 menjadi Rp 150 triliun akhir Agustus 2018. Artinya belanja negara masih lebih tinggi dibandingkan penerimaan negara dengan selisih Rp 150 triliun‎.

Menanggapi hal ini, Direktur Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik, Adri Zulpianto mengatakan, kegagalan pemerintah sshingga membuat akhir Juli 2018 defisit APBN mencapai Rp150 triliun. Dengan adanya defisit APBN maka jangan lagi melibatkan kepentingan rakyat menengah ke bawah. Karena sudah pasti akibat defisit APBN tersebut membuat rakyat bawah yang terusik.

"Defisit negara yang mencapai Rp. 150,2 triliun pada tahun 2018 ini seharusnya melihat kegagalan pada tahun lalu. Banyaknya belanja, dan gagalnya investasi dalam negeri merupakan kegagalan pemerintah dalam melakukan manajemen ekonomi dalam negeri," paparnya.

Adri menegaskan, yang perlu diperhatikan dan diantisipasi adalah angka pengangguran yang meningkat, gagalnya membangun investasi dalam negeri yang menyumbangkan kegagalan industri, jangan berdampak pada pemutusan hubungan kerja. Hal ini harus dilihat serius atas kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Besarnya belanja pemerintah pada priode berjalan, mengharuskan pemerintah untuk memberikan dorongan ekonomi kepada masyarakat menengah ke bawah.

Lebih jauh lagi, sambung Adri, defisit pada tahun 2018 ini harus diantisipasi terhadap kebutuhan anggaran pada tahun 2019. Jangan sampai ada aset negara yang dijual untuk menutupi utang dan menutupi kebutuhan anggaran di tahun yang akan datang. Oleh karenanya pemerintah tidak perlu lagi memangkas angka subsidi yang diperuntukkan masyarakat menengah ke bawah, atau menaikkan harga dasar tarif listrik maupun subsidi BBM.

Kegagalan

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI), Andi Rante mengatakan, jika terjadi defisit APBN, Kepala Pemerintahan dalam hal ini Presiden bertanggung jawab penuh, Menko Ekonomi dan Menteri Keuangan adalah pelaksana teknis yang bertanggung jawab penuh. Karena ini adalah kegagalan dua Kementerian," papar Wabendum Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional PB HMI ini.

Andi menuturkan, defisit APBN selain berdampak politik ke Istana,  juga akan berdampak secara makro bagi pertumbuhan ekonomi. Dampak luasnya maka akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Agar defisit APBN tidak berkelanjutan maka ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintahan Jokowi. Di antaranya yakni mengurangi pengguna subsidi yang tidak tepat sasaran seperti subsidi BBM,  listrik, pupuk dan lainnya. Masalah teknisnya pemerintah lebih paham arti dari mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran itu. 

Selain itu, lakukan penghematan pengeluaran di instansi-instansi yang kurang produktif seperti biaya telpon,  perjalanan dinas,  makan, dan biaya operasional lainnya yang kurang produktif. Pemerintah juga bisa melakukan penyeleksian terhadap proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan biaya besar. "Tingkatkan juga laju pendapatan lewat pajak, genjot laju investasi terutama investasi asing," jelasnya.  

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com