Bacakan Pledoi, Syafruddin Sebut Tak Ada Bukti Melawan Hukum

Bacakan Pledoi, Syafruddin Sebut Tak Ada Bukti Melawan Hukum


Jakarta, HanTer  -  Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung mengatakan bahwa dirinya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum terkait kerugian keuangan negara soal utang petambak PT Dipasena Citra Darmaja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) sejumlah Rp4,8 trilyun yang dijual hanya Rp220 miliar. 
 
Hal tersebut disampaikan Syafruddin saat membacakan nota pembelaan (pledoi) pribadinya dalam sidang perkara korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Sjamsul Nursalim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (13/9/2018).
 
Syafruddin mendalilkan demikian karena menurutnya, saat tugas BPPN yang dipimpinnya akan berakhir, pihaknya telah menyerahkan utang petambak sejumlah Rp4,8 trilyun kepada Menteri Keuangan (Menkeu) atas perintah KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan). Utang petambak ini bukan merupakan kewajiban Sjamsul Nursalim dan ketua BPPN tidak melakukan write off (pemotongan).
 
"Atas perintah KKSK tanggal 13 Februari 2004, telah diserahkan kepada Menteri Keuangan tanggal 27 Februari 2004 dan selanjutnya Menteri Keuangan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST)," jelasnya. 
 
Bahwa Syafruddin tidak melakukan write off sesuai BAP Mohammad Syahrial No. 86 yang menjelaskan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2004 atau setelah BPPN tutup, Menteri Keuangan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada PT. PPA sebesar Rp4,8 triliun. Artinya Menteri Keuangan telah mengakui menerima pengalihan utang petambak sebesar Rp4,8 triliun dari BPPN.
 
Pada tanggal 10 Juni 2004 atau setelah BPPN ditutup, ujar Syafruddin,  aset dari BPPN termasuk utang petambak Rp4,8 trilyun diserahkan kepada PT PPA. Selanjutnya PT PPA menjual hak tagih utang petambak tersebut pada tahun 2007 sebesar Rp220 miliar. Tindakan Menteri Keuangan dan PT. PPA setelah BPPN tutup tanggal 30 April 2004 itu, Syafruddin sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua BPPN, sehingga aset itu bukanlah merupakan tanggung jawabnya dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, termasuk soal akibat Menteri Keuangan dan PT. PPA menjual utang petambak tersebut hanya Rp 220 miliar pada tahun 2007.
 
"Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut  di atas, maka kami berkesimpulan bahwa unsur 'secara melawan hukum' tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum," ujarnya.
 
Menurutnya, adapun kerugian keuangan negara terjadi saat utang petambak itu dijual oleh PPA atas perintah Menkeu Sri Mulyani. Dengan demikian, tidak ada relevansinya kerugian ini dimintakan pertanggungjawaban kepada mantan ketua BPPN. Oleh karenanya tidak logis kerugian Rp4,58 triliun dikaitkan dengan SKL Sjamsul Nursalim. Utang petambak yang dialihkan ke BPPN Rp4,8 trilyun sudah diterima Menkeu sesuai keterangan.
 
Menurutnya, hal ini sesuai dengan pandangan ahli hukum Andi Hamzah, bahwa kerugian itu terjadi setelah utang petambak dijual. "Kapan tempus kerugian itu terjadi, apakah sebelum atau sesudah dijual, Andi Hamzah menyatakan setelah dijual," katanya.
 
Dalam perkara ini, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai mantan Ketua BPPN didakwa korupsi kasus SKL BLBI. Kasus berawal pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui KKSK atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.
 
Namun pada April 2004 Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN. SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Presiden. Syafruddin diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun.
 
Atas perbuatannya, Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com