Sikap Elit Picu Tawuran Warga di DKI Marak

Sikap Elit Picu Tawuran Warga di DKI Marak


Jakarta, HanTer - Bentrokan antar warga maupun antar organisasi masyarakat (Ormas) yang kerap terjadi, tentu menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain faktor ekonomi, aksi tawuran dipicu oleh sikap elit politik yang belakangan ini sering mengedepankan tindakan koersif, seperti saling lapor melapor ataupun aksi gebrak meja saat sidang di parlemen.

Pengamat Sosial dari Universitas Nasional Jakarta, Nia Elvina menilai adanya kasus tawuran maupun bentrokan yang terjadi merupakan bagian dari maraknya kasus tawuran di Jakarta secara keseluruhan.

Ia memandang akar permasalahan dari marak terjadinya tawuran terletak pada mulai terlepasnya nilai-nilai Pancasila dari kehidupan bermasyarakat, bahkan dimulai dari tingkat elite.

"Masyarakat kita ini masih kental dengan sistem patron-klien. Jadi perilaku elite Itu menjadi panutan dan diimitasi oleh masyarakat luas," kata Nia di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Menurut Nia, sikap elit politik yang belakangan ini dinilainya mulai sering mengedepankan tindakan koersif, seperti saling lapor melapor ataupun aksi gebrak meja saat sidang di parlemen turut berpengaruh ke maraknya aksi tawuran.

"Kekerasan walaupun dalam bentuk paling soft, maka pada level masyarakat luas, diadopsi menjadi perilaku tawuran atau kekerasan yang lain," ucap Nia.

Sementara itu, pengamat sosial budaya dari Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati mengatakan, bentrokan warga yang kerap terjadi biasanya disebabkan berbagai faktor pemicu. Salah satunya, disebabkan karena faktor ekonomi.

Menurutnya, tawuran maupun bentrokan tidak akan terjadi jika negara sudah menyusun kebijakan yang mampu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi publik.

"Jika warga di kawasan tersebut telah memiliki mata pencarian tetap dan disibukkan dengan aktifitas ekonomminya masing-masing, maka warga akan kehabisan energi untuk berkonflik satu sama lain," kata Devie di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Konflik antar warga maupun ormas, kata dia, saat masih kerap terjadi. Penyebabnya, negara yang seharusnya mengendalikan dan mengelola kehidupan negara tidak hadir di tengah masyarakat. 

"Saat ini, elit politik negeri sudah terpecah-pecah. Perhatian terhadap rakyat sudah berkurang. Sehingga rakyat pun mencari cara mereka untuk bertahan hidup," tukasnya.

Gandaria, Jaksel

Sebelumnya diketahui, bentrok antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan Forum Betawi Rempug (FBR) pada Selasa (11/9/2018), meluas hingga ke wilayah Gandaria, Jakarta Selatan. Bentrok itu terjadi ketika FBR tengah merayakan milad, diduga diawali karena kesalah pahaman.

"Terjadi bentrok sekitar pukul 17.00WIB, saat konvoi antar dua ormas yang terlibat yakni Pemuda Pancasila (PP) dan Forum Betawi Rembug (FBR). Sekarang kami sedang fokus penanganan ribut PP dengan FBR di (depan) Gandaria City," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes, Indra Jafar di Jakarta, Selasa (11/9/2018) malam.

Selain di Gandaria City, bentrok juga terjadi di kawasan Cipulir dan Kreo, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, serta wilayah Pamulang.

"Itu efek dari Ciledug dan memasuki wilayah Petukangan (perbatasan). Namun hingga kini, wilayah Pesanggrahan aman terkendali," kata Kapolsek Pesanggrahan Kompol Maulana Jali Karepesina.

Sementara itu Kapolsek Ciledug Kompol Supiyanto membenarkan tawuran terjadi di perbatasan Tangerang dengan Jakarta Selatan.

"Kejadian itu di titik persis bentrok sudah memasuki Kecamatan Pesanggrahan. Jadi, setelah lolos dari perbatasan, di Petukangan Utara itu 500 meter dari Ciledug, lempar-lemparan," jelas Supiyanto.

Supiyanto mengatakan, dari hasil penyisirannya bersama Polsek Pesanggrahan, tidak ada korban jiwa atas peristiwa itu. Meskipun demikian, pihaknya masih terus menjaga di lokasi.

"Kita telah melakukan penyisiran di lokasi bersama Polsek Pesanggrahan, dan tidak ada korban maupun kerusakan berat, sementara ini belum diketahui penyebab bentrokan ini," tutup Supiyanto.

Belum Aman

Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai, salah satu penyebabnya sebuah kota tak aman, menurut Yayat, adalah sistem yang belum terbentuk maksimal. Ia mencontohkan kota Jakarta antara lain menyangkut transportasi umum yang tak memadai, serta keamanan lingkungan yang belum terjamin.

"Belum terbentuk budaya urban sehingga orang merasa bisa melakukan apa saja di Jakarta. Oleh sebab itu harus ada juga sanksi hukum yang tegas," kata Yayat di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Ia juga menyarankan agar perangkat hukum di Jakarta diperbaiki hingga ada kepastian hukum.

Yayat juga menilai, kota Jakarta relatif aman bagi warga yang telah terbiasa hidup di dalamnya. Namun, memang bukan kota yang cukup aman buat orang asing.

Bagi orang asing, lanjut Yayat, nuansa tak aman sudah terasa saat menginjak Bandara Soekarno-Hatta. "Di bandara, orang asing bingung mau ke mana. Transportasi umumnya belum memadai," kata Yayat.

Ketika mereka sampai tengah kota pun, ujar Yayat, tak ada panduan dan pedoman jelas bagi warga asing. Panggilan darurat untuk kecelakaan atau tindak kejahatan pun banyak yang belum tahu.

Oleh karena itu jika ada warga negara asing menyambangi Jakarta, mereka lebih memilih tinggal di hotel atau apartemen yang jauh dari keramaian. "Itu adalah indikasi mereka merasa tak aman," ujar Yayat. 

 

(Sammy)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com