Utang Negara Bertambah Hingga Rp1.644,22 Triliun

Utang Negara Bertambah Hingga Rp1.644,22 Triliun

Hampir Genap Empat Tahun Jokowi Pimpin Negeri

Jakarta, HanTer -- Selama kurang lebih hampir empat tahun memimpin negara, total utang yang dilakukan pemerintahanJoko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) bertambah hingga ribuan triliun. Meskipun, utang yang dilakukan tersebut diklaim pemerintah lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan produktif, seperti banyak dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur.

Direktur Eksekutif Center Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, mengatakan, pemerintah terus meningkatkan utang, seakan tanpa rem saat Jokowi berkuasa.

"Terlebih dalam rangka melaksanakan program utama pembangunan Infrastruktur. Tentu semakin cepat laju berutang Indonesia," katanya di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Uchok mengungkapkan, salah satu konsekuensinya adalah rakyat yang secara tidak langsung harus membayar dengan cara menaikkan pajak. "Ya, agar bisa bayar utang. Atau menaikkan harga harga kebutuhan pokok. Tentunya rakyat menjadi cepat sengsara karena dampak-dampak tersebut," terang dia.

Ia meyakini, beban belanja negara yang terus membengkak setiap tahunnya ditambah dengan hutang negara beserta bunga yang semakin meroket, tidak sanggup ditutupi anggaran negara yang tersedia. "Defisit anggaran sudah menjadi hal yang pasti bagi Indonesia, namun Jokowi sepertinya tidak khawatir dengan hal tersebut," lanjut Uchok.

Utang Bertambah

Adapun sejak empat tahun atau pada periode 2014 hingga 2018, jumlah utang pemerintah bertambah dari Rp2.608,8 triliun menjadi Rp4.253,02 triliun per Juli 2018. Mengutip Dokumen Nota Keuangan, posisi utang pemerintah pada 2014 hingga Juli 2018 telah bertambah Rp1.644,22 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah pusat periode Juli 2018 tercatat Rp4.253,02 triliun atau tumbuh 12,51% secara year on year (yoy). Komposisi utang tersebut terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp323,79 triliun yang tumbuh 6,8% atau dengan persentase sebesar 7,61% dari keseluruhan pinjaman. Kemudian pinjaman multilateral tercatat Rp411,19 triliun tumbuh 10,77% atau sebanyak 9,67% dari total pinjaman. 

Kerap Disorot

Meski Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyebut bahwasanya utang yang dimiliki pemerintah merupakan warisan dari masa lalu, namun menurut Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Ahmad Muzani, tetap saja dalam kurun waktu hampir empat tahun Pemerintahan Jokowi-JK mengalami peningkatan utang negara yang besar. Bahkan kata dia, masyarakat kerap menyoroti beban hutang negara tersebut.

Selain itu, Muzani juga menjelaskan, dalam progres perjalanan pembangunan terdapat juga fakta pembantingan stir, dari proyek tol laut ke tol darat. Terbukti, tol laut yang dahulu digaungkan kini tidak terdengar lagi.

"Sayangnya, tol yang sudah groundbreaking dan kita harapkan itu justru tidak bisa berfungsi maksimal, lantaran masih terkendala kerusakan di sana-sini. Kami melihat apa yang dilakukan Jokowi di sisi lain baik, tetapi bisa dinilai konotasinya untuk kepentingan Pilpres 2019," ungkapnya di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Ketua Fraksi Gerindra itu mengatakan, hal itu kerap disoroti bukan bermaksud mencari kekurangan Jokowi-JK. "Tetapi ini bagian dari demokrasi kita untuk saling membangun," pungkas dia.

Mencegah

Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Doddy Ariefianto, menyarankan agar pemerintah dan BI mengambil langkah strategis untuk mencegah pembengkakan utang luar negeri itu.

"Karena posisi hutang luar negeri sudah hampir membahayakan," tandasnya di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Tanda bahaya terutama terlihat pada peningkatan rasio pembayaran utang tahunan yang hingga mencapai 46,31 persen. Rasio ini, kata dia, merupakan yang tertinggi sejak tahun 2004.

"Kalau sudah sempat mendekati 50 persen, hutang harus segera di rem, karena nantinya sebagian penerimaan dollar hanya untuk membayar utang," terang Doddy.

Terlebuh, jika melihat kinerja ekspor yang melemah dalam beberapa bulan terakhir, seharusnya ada pengetatan utang luar negeri. Mengingat, ekspor merupakan salah satu sumber pasokan valas yang digunakan untuk membayar utang luar negeri.

Ia menilai, pengereman utang terutama perlu dilakukan pada korporasi yang memiliki lini bisnis utama di pasar lokal. Misalnya, perusahaan leasing, listrik, gas, dan air bersih.

"Sebab pendapatan mereka berupa rupiah. Saat rupiah melemah, mereka terancam kesulitan membeli dollar untuk membayar utang," ujarnya. 

(Harian Terbit/Sammy)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com